Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan
Agung Sementara Republik Indonesia
Abstrak Peraturan
Data tidak tersedia
Tentang
:Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 211 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan
Agung Sementara Republik Indonesia
TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 211 TAHUN 1961, TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
perlu memperbaiki persentasi tunjangan kemahalan dan uang kehormatanberturut-turut bagi Wakii Ketua, danAnggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252);
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2.
Peraturan PemerintahNo. 21i tahun'1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) jo Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No.5);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN TAMBAHAN PEMERINTAH NO. 211 TAHUN I961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WAKI7 ANGGOTA SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal I
Pasal 1 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah No. 241 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) angka 30% (tiga puluh perseratus) diubah menjadi 30o% (tiga ratus perseratus).
Pasal II
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) perkataan Rp.2.500,- (dua ribu Tima ratus rupiah) diubah menjadi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Pasal III
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Desember 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundanganPeraturan Presiden ini
dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal28 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUKARNO.
Diundangkan_di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964.
SEKRETARISNEGARA,
MOHD.ICHSAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 134
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
