Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948
TENTANG KOMOSARIAT SUMATRA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa memenuhi pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tentang pemerintahan Sumatra perlu ditetapkan tugas dan kewajiban Komisariat pemerintahan di Sumatra;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN TENTANG KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT DI SUMATRA
Pasal 1
(1)
Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari tiga Komisaris Negara.
(2)
Pada Komisariat itu diadakan Sekretariat, yang pemimpinnya diangkat oleh Presiden.
Pasal 2
Tugas kewajiban Komisariat ialah:
a.
Mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi kebawah;
b.
Meninjau semua pekerjaan yang hingga sekarang dijalankan oleh Gubernur Sumatra dan memajukan usul-usul kepada pemerintah untuk menentukan bagian-bagian pekerjaan tersebut yang dapat ditetapkan sebagai urusan-urusan Rumah Tangga Daerah Otonoom;
c.
Menyelidiki dan jika perlu mengusulkan perbaikan batas-batas Daerah Kabupaten sekarang;
d.
Merencanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor Daerah Otonoom tersebut a;
e.
Mengerjakan usaha lain-lain yang berhubungan dengan persiapan pembentukan Daerah-daerah Otonoom tersebut.
Pasal 3
Komisariat tersebut diwajibkan dalam tempo tiga bulan melaporkan hasil pekerjaannya tersebut dalam pasal 2 kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 4
(1)
Selain dari pada kewajiban tersebut dalam pasal 2 Komisariat menjalankan pekerjaan guna pemerintah pusat atas petunjuk-petunjuk Dewan Menteri atau Menteri.
(2)
Komisariat bertanggung jawab kepada Dewan Menteri atau kepada Menteri yang bersangkutan atas segala hal yang diurusnya.
Pasal 5
Pekerjaan Gubernur Sumatra dijalankan oleh Komisariat, yang selanjutnya akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pemerintah Propinsi Sumatra Utara, Propinsi Sumatra Tengah dan Propinsi Sumatra Selatan.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 29 Mei 1948.
Diumumkan Pada tanggal 29 Mei 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.
Menteri Dalam Negeri,
SOEKIMAN.
Penjelasan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 ini mengatur tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra. Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tentang pemerintahan Sumatra. Komisariat yang dibentuk terdiri dari tiga Komisaris Negara dengan Sekretariat yang pemimpinnya diangkat oleh Presiden. Tugas kewajiban Komisariat meliputi: mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi kebawah, meninjau pekerjaan Gubernur Sumatra dan mengusulkan urusan Rumah Tangga Daerah Otonoom, menyelidiki dan mengusulkan perbaikan batas-batas Daerah Kabupaten, merencanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor Daerah Otonoom, dan mengerjakan usaha lain yang berhubungan dengan persiapan pembentukan Daerah-daerah Otonoom. Komisariat diwajibkan melaporkan hasil pekerjaannya dalam tempo tiga bulan kepada Pemerintah Pusat. Selain tugas tersebut, Komisariat juga menjalankan pekerjaan untuk pemerintah pusat atas petunjuk Dewan Menteri atau Menteri dan bertanggung jawab kepada mereka. Pekerjaan Gubernur Sumatra dijalankan oleh Komisariat yang selanjutnya akan diserahkan kepada tiga propinsi: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan yaitu tanggal 29 Mei 1948 di Yogyakarta.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
