Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:1
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:06 Januari 2020
Tanggal Pengundangan
:08 Januari 2020
Tanggal Berlaku
:08 Januari 2020
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.2, TLN NO.6453, JDIH.SETKAB.GO.ID : 35 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/130710/pp-no-1-tahun-2020
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Pemenuhan Hak Anak
Sub Subsektor
:
Peradilan & Kesejahteraan Anak
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Emergency Constitutional Law)

Novianto Murti Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 12 No. 2 2021
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2359
Detail Sumber

STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA

Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v4i1.2781
Detail Sumber

Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia

Muhammad Syukur
Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 2 2020
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v2n2.p184-214
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA MEDAN

Martina Nurchani
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 3 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35447/jph.v3i2.614
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI (STUDI KASUS DI KOTA SINGARAJA)

Vivi Sandra, ardhya, si ngurah, landrawan, i wayan
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 4 No. 4 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jih.v4i4.5041
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Parapat, Yon Tado Wali Manda
Jurnal Esensi Hukum Vol. 2 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35586/esensihukum.v2i2.29
Detail Sumber

IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN POTENSI RISIKO LIKUIDITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MELALUI PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK

Setyo Karno Widigdo
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.34
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism

Irma Dwi Fahriyani, Ardiya Megawati, Christian Tangketasik, Yoga Alfiansyah
Jurisprudence Vol. 10 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13037
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism

Fahriyani, Irma Dwi, Megawati, Ardiya, Tangketasik, Christian, Alfiansyah, Yoga
Jurisprudence Vol. 10 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13037
Detail Sumber

Berita Terkait

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan
02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas
02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya yakni, PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.