Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:12
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 April 2018
Tanggal Pengundangan
:16 April 2018
Tanggal Berlaku
:16 April 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.59, TLN NO.6197, LL SETKAB : 98 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/77915/pp-no-12-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Pendidikan Tinggi
Sub Subsektor
:
Kelembagaan Perguruan Tinggi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan

Yulianta Saputra
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.48
Detail Sumber

Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan

Saputra, Yulianta
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.48
Detail Sumber

Keabsahan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tanpa Kode Etik dan Tata Beracara

Ihwani, Rohman, Nurcahyono, Arinto
WAJAH HUKUM Vol. 10 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2019
Detail Sumber

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Herman, Hanafi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 2 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.253
Detail Sumber

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Herman, Hanafi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.248
Detail Sumber

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hanafi Herman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 2 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.253
Detail Sumber

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hanafi Herman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.248
Detail Sumber

Fungsi Dewan Perwakilam Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Sikafir, Beregita Lidiana, Nirahua, Salmon Eliazer Marthen, Pietersz, Jemmy Jefry
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 4 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v4i2.2052
Detail Sumber

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD

Padli, Edoar, Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11023
Detail Sumber

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA

Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol. 6 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24929/fh.v6i1.1553
Detail Sumber

EFEKTIFITAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB TERKAIT SERAP ASPIRASI (RESES) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN SUMENEP

Dian Novita, Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol. 7 No. 2 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24929/fh.v7i2.1065
Detail Sumber

Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Amung Ma’mur, Dadin Solihin
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Vol. 11 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/mjn.v11i2.1928
Detail Sumber

Berita Terkait

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah
02 Jul 2026

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider, dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809,59 miliar, serta menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.