Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959
TENTANG PENETAPAN PRESENTASI DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 23) hanya berlaku untuk tahun anggaran 1958;
b.
bahwa perimbangan keuangan berdasarkan "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" sesuai dengan kebijaksanaan keuangan Pemerintah sebagai yang telah ditentukan dalam anggaran Negara 1959 perlu mendapat penyelenggaraan lebih lanjut dalam tahun 1959;
c.
bahwa berhubung dengan itu dan sejalan dengan saran Musyawarah Nasional dimaksud di atas, sebagai tindakan sementara pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" dilaksanakan demikian sehingga masing-masing daerah secara langsung dapat memperoleh bagiannya;
d.
bahwa dengan mengetahui secara langsung dan kongkrit sumber-sumber penghasilan daerah dan jumlah penghasilan dari sumber-sumber itu, daerah-daerah dapat segera menuju kearah penyusunan anggaran keuangan yang normal;
pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" (Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 6);
3.
Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Negara Bagian III dan IV tahun 1959;
4.
pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERSENTASI DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAERAH
Pasal 1
(1)
Bagian dari penerimaan pajak pendapatan ("Ordonansi pajak peralihan 1944", Staatsblad 1944 No. 17 jo. Undang-undang No. 21 tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 41) seperti: dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", sepanjang mengenai ketetapan besar, ditetapkan sebesar:
a.
60% (enam puluh persen) bagi daerah-daerah tingkat I, kecuali Daerah tingkat I Jakarta Raya,
b.
10% (sepuluh persen) bagi Daerah tingkat I Jakarta Raya,
c.
30% (tiga puluh persen) bagi daerah-daerah tingkat II, kecuali daerah-daerah tingkat II (Kotapraja) Surabaya, Kediri, Malang, Semarang, Bogor, Bandung, Palembang, Tanjungkarang/Teluk Betung, Pangkalpinang, Medan, Padang, Pontianak dan Daerah-daerah tingkat II (Kabupaten lama) Bondowoso, Panarukan, Jember, Banyuwangi, Musi/Banyuasin, Deli/Serdang, Simelungun, dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
(2)
Kepada daerah-daerah tingkat II dimaksud di bawah ini diserahkan persentasi, sebagai tertera di belakang nama daerah-daerah tingkat II tersebut, dari pajak pendapatan dimaksud dalam ayat (1), dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut. Daerah tingkat II.
a.
(Kotapraja) :
1.
Surabaya 3% (tiga persen)
2.
Kediri 15% (lima belas persen)
3.
Malang 3% (tiga persen)
4.
Semarang 3% (tiga persen)
5.
Bogor 3% (tiga persen)
6.
Bandung 3% (tiga persen)
7.
Palembang 3% (tiga persen)
b.
Tanjung Karang/Teluk Betung 3% (tiga persen) 9. Pangkalpinang 8% (delapan Persen) 10. Padang 3% (tiga persen) 11. Medan 3% (tiga persen) 12. Pontianak 6% (enam persen). Daerah tingkat II: b. (Kabupaten lama):
1.
Bondowoso 8% (delapan persen)
2.
Panarukan 3% (tiga persen)
3.
Jember 3% (tiga persen)
4.
Banyuwangi 3% (tiga persen)
5.
Musi/Banyuasin 3% (tiga persen)
6.
Deli/Serdang 3% (tiga persen)
7.
Simelungun 20% (dua puluh persen).
(3)
Bagian dari penerimaan pajak pendapatan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", sepanjang mengenai ketetapan kecil, ditetapkan bagi daerah-daerah tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
Penjelasan Pasal:
Istilah yang dipakai sekarang ialah "pajak pendapatan" oleh karena istilah "pajak peratihan" sebagai tercantum dalam Ordonansi pajak pera1ihan 1944 (Staatsb1ad 1944 No. 17) sudah diganti dengan istilah "pajak pendapatan" sebagai termaktub daTam Undang-undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No 41). Adanya perbedaan mengenai sifat dan pajak pendapatan dalam pajak pendapatan ketetapan besar dan ketetapankecil oleh Kepala Desa dibawah penilikan Pamongpraja. Inilah yang menjadi alasan untuk menetapkan pajakpenapatan ketetapan keci1 sebagai pajak, yang 9o% dari penerimaannya diserahkan kepada Daerah-daerah tingkat II.
BAB II
DAERAH TINGKAT II
Pasal 2
(1)
Bagian dari penerimaan pajak upah ("Ordonansi pajak upah 1934", Staatsblad No. 611) seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", ditetapkan sebesar:
a.
90% (sembilan puluh persen) bagi daerah-daerah tingkat II, kecuali Daerah-daerah tingkat II (Kotapraja) Surabaya, Semarang, Bogor, Bandung, Palembang, Tanjungkarang/Teluk Betung, Padang, Medan dan Daerah-daerah tingkat II (Kabupaten lama) Panarukan, Jember, Banyuwangi, Deli/Serdang, dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
b.
10%(sepuluh persen) bagi Daerah tingkat I Jakarta Raya.
(2)
Kepada daerah-daerah tingkat II dimaksud di bawah ini diserahkan persentasi, sebagai tertera di belakang nama daerah-daerah tingkat II tersebut, dari pajak upah dimaksud dalam ayat (1), dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut. Daerah tingkat II:
a.
(Kotapraja):
1.
Surabaya 30% (tiga-puluh persen)
2.
Semarang 75% (tujuh puluh lima Persen)
3.
Bogor 65% (enam puluh lima persen)
4.
Bandung 70% (tujuh puluh persen)
5.
Palembang 60% (enam puluh persen)
6.
Tanjungkarang/Teluk Betung 55% (lima puluh lima persen)
7.
Padang 70% (tujuh puluh persen)
b.
Medan 6% (enam persen). Daerah tingkat II: B (Kebupaten lama):
1.
Panarukan 80% (delapan puluh persen)
2.
Jember 5% (lima persen)
3.
Banyuwangi 75% (tujuh puluh lima persen)
4.
Deli/Serdang 60% (enam puluh persen).
Penjelasan Pasal:
Pada dasarnya penerimaan pajak upah (Ordonanasi pajak upah 1934, Staatsblad 1934 No.611)' hanya diberikan sebagian kepada Daerah-daerah tingkat II, akan tetapi oleh karena dalam Kotapraja Jakarta Raya tidak terdapat Daerah-daerah tingkatII, maka dianggap perlu dan sudah pada tempatnya, bahwa sebagian dari pajak upah dimaksud diberikan pula kepada Daerah tingkat I Jakarta Raya.
BAB III
DAERAH TINGKAT II
Pasal 3
(1)
Bagian dari penerimaan pajak meterai ("Peraturan bea meterai 1921 ", Staatsblad 1921 No. 498) seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c "Undang-undang Pertimbangan Keuangan 1957", ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) bagi daerah-daerah tingkat I, kecuali Daerah tingkat I Jakarta Raya, dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
(2)
Kepada Daerah tingkat I Jakarta Raya diserahkan 2% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak meterai dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
Penjelasan Pasal:
Bagian dari penerimaan pajak meterai (Peraturan bea meterai 1921. Staatsb1ad 1921 No.498) ditetapkan hanya untuk Daerah tingkat I, karena sukar diketahui dimana tempat kediaman sebenarnya dari pemakai meterai itu.
pajak perseroan ("Ordonansi pajak perseroan 1925" Staatsblad 1925 No. 319) seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah tingkat I, kecuali Daerah tingkat I Jakarta Raya, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
(2)
Kepada Daerah tingkat I Jakarta Raya diserahkan 10% (sepuluh persen) dari pajak kekayaan dan 0,25% (dua puluh lima per seratus persen), dari pajak perseroan dalam wilayah mana pajak-pajak tersebut dipungut.
Penjelasan Pasal:
Berhubung dengan kenyataan, bahwa pajak kekayaan (Ordonansi pajak kekayaan 1932, Staatsb1ad i932 No. 405) dan pajak perseroan.(Ordonansi pajak perseroan 1925, Staatsblad1925 No. 319) selalu ditetapkan berdasarkan aiasan-alasan yang senantiasa_terdapat dalam lingkungan Daerah tingkat I. maka karena itulah sebagian dari penerimaan kedua pajak tersebut diserahkan kepada Daerah-daerah tingkat I.
BAB V
DAERAH TINGKAT II
Bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerahtingkat I, kecuali Daerah tingkat I Jakarta Raya, dalam
Pasal 5
(1)
Bagian dari penerimaan:
a.
bea masuk.
b.
bea keluar, seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) "Undang- undang Perimbangan Keuangan 1957" ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah tingkat I, kecuali Daerah tingkat I Jakarta Raya, dalam wilayah mana bea-bea tersebut dipungut.
(2)
Kepada Daerah tingkat I Jakarta Raya diserahkan 0,5% (lima persepuluh persen) dari penerimaan bea masuk dan bea keluar dalam wilayah mana bea-bea tersebut dipungut.
Penjelasan Pasal:
Pada dasarnya penetapan bagian dari penerimaan bea keluar masuk diperuntukkan bagi Daerah-daerah tingkat I, karena penerimaan terebut merupakan hasil dari pada pemakaian serta pengeluaran barangbarang_ dari seluruh Daerah tingkat I yang bersangkutan. DidaTam hai ini Daerah tingkat I Jakarta Raya, dengan adanya pelabuhan ekspor dan impor yang terpenting diwilayahnya dan yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh Indonesia, memperoleh pula sebagian daripenerimaan bea keluar/masuk tersebut.
BAB VI
DAERAH TINGKAT II
Pasal 6
(1)
Bagian dari penerimaan cukai seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah tingkat I, kecuali Daerah tingkat I Jakarta Raya, dalam wilayah mana cukai tersebut dipungut.
(2)
Kepada Daerah tingkat I Jakarta Raya diserahkan 2% (dua persen) dari penerimaan cukai, dalam wilayah mana cukai tersebut dipungut.
(3)
Mengenai cukai minyak tanah pemberian bagian kepada masing-masing daerah tingkat I didasarkan atas pemakaian minyak tanah di daerah itu.
Penjelasan Pasal:
Ketentuan dalam pasal 6 ini merupakan pelaksanaan lanjutan dari pada perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah untuk dapat memberikan jaminan terhadap sumber-sumber keuangan daerah seperti yang dimaksudkan dalam "Undang-undang Perimbangan Keuangan1g57". Seperti halnya tercantum dalam penjelasan dari pada pasal 5, maka bagian dari cukai ini ditetapkan untukDaerahdaerah tingkat I, dalam wilayah mana cukai itu dipungut. Dalam ayat 3 diadakan ketentuan, bahwa mengenai cukai minyak tanah pemberian bagian didasarkan tas pemakaian. Hal ini disebabkan, pembayaran cukai minyaktanah itu diiakukan seluruhnya oleh Kantor Besar perusahaan-perusahaan minyak dan tidak oieh perusahaanperusahaan minyak setempat.
BAB VII
DAERAH TINGKAT II
Pasal 7
(1)
Penyerahan tersebut pasal 1 sampai dengan 4 dilaksanakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara atas permintaan dari Kantor Inspeksi Keuangan yang bersangkutan.
(2)
Penyerahan tersebut pasal 5 dan 6 dilaksanakan oleh Kantor pusat Perbendaharaan Negara atas permintaan dari Kantor Daerah Bea-Cukai yang bersangkutan.
(3)
Penyerahan tersebut pasal 5 dan 6, yang tidak dipungut melalui sesuatu Kantor Bea-Cukai, diatur oleh Kantor Besar Jawatan Bea-Cukai.
(4)
Penyerahan-penyerahan tersebut ayat (1), (2) dan (3) dilakukan tiap-tiap bulan.
(5)
Pengeluaran-pengeluaran tersebut ayat (1), (2) dan (3) dibebankan atas mata-anggaran 4.1.7.36 dari anggaran belanja tahun 1959 dari Kementerian Keuangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
DAERAH TINGKAT II
Pasal 8
(1)
Menteri Dalam Negeri dapat memberikan ganjaran, subsidi dan sumbangan dalam arti pasal 7, 8 dan 9 "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" kepada daerah-daerah.
(2)
Pengeluaran tersebut ayat (1) dibebankan atas anggaran belanja tahun 1959 dari Kementerian Dalam Negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
DAERAH TINGKAT II
Pasal 9
Pelaksanaan selanjutnya serta penyelesaian persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
DAERAH TINGKAT II
Pasal 10
Peraturan ini berlaku untuk tahun anggaran 1959.
Penjelasan Pasal:
Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd.
g. A.MAENGKOM.
BAB XI
DAERAH TINGKAT II
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Januari 1959.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 1959.
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO.
Menteri Keuangan
ttd.
SOETIKNO SLAMET.
Menteri Dalam Negeri
ttd.
SANOESI HARDJADINATA.
Diundangkan
pada tanggal 25 April 1959,
Menteri Kehakiman
ttd.
g. A. MAENGKOM.
Penjelasan Umum
1. Seperti telah dimaklumi Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1958 hanya berlaku untuk tahun anggaran 1958 dan guna melaksanakan lebih lanjut dari perimbangan keuangan dalam tahun anggaran 1959, sesuai dengan anggaran Negara Bag. III dan IV tahun 1959, khusus untuk mengatur pelaksanaan pasal 4 dan 5 "Undang-undang Perimbangan Ksuangan 1957" guna penetapan persentasi/bagian bagi semua daerah berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah dalam batas-batas kesanggupan keunagannya, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1958, maka Pemerintah dalam tahun 1958 telah dapat memperoleh bahan-bahan dan angka-angka seperlunya, sehingga dalam tahun 1959 Pemerintah dapat mengambil langkah setapak lebih lanjut dan lebih riil terhadap pelaksanaan perimbangan keuangan antara Negara dan daerah.
3. Dengan mempergunakan bahan-bahan, yang telah diperleh itu serta menghapuskan kelemahan-kelemahan, yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1958 ditentukanlah dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain :
a. Penghapusan adanya prinsip "plafond" seperti tercantum dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1958:
b. Penetapan bagian untuk Kotapraja Jakarta Raya dari penerimaan pajak meterai pajak kekayaan, pajak perseroan, bea keluar/masuk dan cukai;
c. Penetapan bagian bagi tiap-tiap Daerah tingkat I dari penerimaan cukai.
d. Penetapan persentasi tersendiri terhadap beberapa. Daerah tingkat II (Kotapraja dan Kabupaten lama), yang tidak sama dengan bagian beberapa pajak Negara untuk Daerah-daerah yang bersamaan.
Penetapan ini dianggap perlu diadakan. karena pada dasarnya perimbangan keuangan bertujuan antara lain untuk menggantikan pemberian tunjangan (subsidi dahulu) dengan sistim penyerahan sumber-sumber penghasilan Negara, yang menjadi endapat pokok dan tulang punggung dari keuangan Negara, sehingga dengan demikian daerah tidak lagi menggantungkan iri kepada Pemerintah Pusat dan dapat menuju kearah "self-suppporting" dengan mengintensivir sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru.
4. Dari penetapan sebagian dari penerimaan cukai untuk tiap-tiap Daerah tingkat 1, tampaklah kemajuan dalam pelaksanaan dasar-dasar yang ditetapkan dalam "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", sekalipun perimbangan keuangan sebagai yang dicita-citakan berdasarkan Undang-undang dimaksud masih belum mendapat realisasi sepenuhnya, satu dan lain karena pelaksanaan dan pemecahan persoalan dimaksud masih memerlukan banyak bahan-bahan keterangan dan waktu.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
