Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1956
TENTANG DEWAN EKONOMI DAN PERENCANAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa baik penyusunan maupun penyelenggaraan Rencana Pembangunan jangka panjang dan kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan ekonomi-keuangan jangka pendek sangat erat hubungannya satu sama lain;
b.
oTeh karena itu perlu adanya koordinasi. yang seerat-eratnya antara kebijaksanaan jangka pendek dan jangka panjang;
Mengingat
:
1.
Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia jo, Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 99) tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Dengan menarik kembali Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1952 (Lembaran-Negara. tahun 1952 No.4), dan Keputusan Repub1ik Indonesia No. 51 tahun 1955 (Berita-Negara tahun 1955 No. 30) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 192 Tahun 1955 (Berita-Negara tahun 1955 No. 84)
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN EKONOMI DAN PERENCANAAN
Pasal 1
Dewan Ekonomi dan Perencanaan terdiri dari:
1.
Perdana Menteri - Ketua
2.
Wakil Perdana Menteri I -Anggota
3.
Wakil Perdana Menteri II
4.
Menteri iKeuangan - Anggota Perekonomian Pertanian Pekerjaan Umum dan Tenaga Perhubungan Perburuhan 10. Menteri Negara Urusan Perencanaan
Pasal 2
Dewan Ekonomi dan Perencanaan bertugas: i. Menyusun rencana guna meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. II. Membuat suatu rencana yang seimbang untuk jangka panjang untuk pembangunan Negara dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian alat-alat dan sumber-sumber teknik, alam, keuangan dan intelek yang. ada dalam Negara dan yang bertujuan mempertinggi tingkat penghidupan rakyat. III. Memberi nasehat kepada Dewan Menteri baik atas permintaan DewanMenteri maupunatasinisiatif sendirimengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan keuangan Negara.
BAB III
III
Pasal 3
Biro Perancang Negara bertindak sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Perencanaan.
BAB IV
III
Pasal 4
Biro Perancang Negara menyiapkan segala bahan dan usul dalam lapanganpembangunan yang diperlukan oleh Dewan Ekonomi idan Perencanaan untuk menyusun dan melengkapi Rencana Pembangunan jangka panjang, atau untukmempersiapkan keputusan-keputusan mengenaikebijaksanaan dalam lapangan ekonomi dan keuanganjangka pendek.
BAB V
PENDEK
Pasal 5
Dewan Ekonomi dan Perencanaan dalam menjalankan tugasnya dapat minta saran-saran dan usul-usul kepada;
a.
Panitia Ahli Perencanaan_(PANAP)
b.
Panitia Koordinasi Interdepartemental (PAKIN). Panitia Ahli Perencanaan adalah anggota-anggotanya terdiri dari Direktur-Jendera] Biro Perencana Negara sebagai Ketua dan ahli-ahli atau orang-orang yang berpengalaman dalam lapangan ekonomi dan sosiaT, baik darǐ kalangan partikulir, maupun dari kalanganPemerintah. III.F Panitia Koordinasi Interdepartemental adalah Panitia terdiri dariDirektur-Jenderal Perencang Negara sebagai Ketua dan Wakil-wakil dari beberapa Kementerian; Panitia Koordinasi Interdepartemental bertugas mengadakan koordinasi dalam lapangan ekonomi, sosial dan segala bantuan luar negeri yang meiiputi berbagai Kementerian; Anggota-anggotanya diangkat oleh Perdana Menteri. IV. Saran-saran dan usul-usul Panitia Ahli Perencanaan dan Panitia Koordinasi Interdepartemental disampaikan kepada Dewan Ekonomi dan Perencanaan melalui Biro Perancang Negara.
BAB VI
ANGGOTA-ANGGOTANYA DIANGKAT OLEH PERDANA MENTERI
Pasal 6
Untuk memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam suatu sektor ekonomi dan sosial yang meliputi berbagai Kementerian, oleh Dewan Ekonomi dan Perencanaan dapat didirikan Panitia-panitia khusus.
BAB VII
ANGGOTA-ANGGOTANYA DIANGKAT OLEH PERDANA MENTERI
Pasal 7
Segala sesuatu yang mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Perencanaan. Pasal Penutup. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang. dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan' Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1956
Wakil Presiden Republik Indonesia
ttd.
MOHAMADHATTA
Perdana Menteri,
ALISASTROAMIDJOJO
Diundangkan
pada tanggal13 Juni 1956
Menteri Kehakiman
MULJATNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 28
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
