Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Satuan Polisi Pamong Praja
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:16
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:03 Mei 2018
Tanggal Pengundangan
:08 Mei 2018
Tanggal Berlaku
:08 Mei 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.72, TLN NO.6205, LL SETKAB : 15 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja

Putra, Diaz Angger Novarizhendy, Listyarini, Dyah, Megawati, Wenny
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1408
Detail Sumber

Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok

Dewi, Elsa Novrima, Roza, Darmini, Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 4 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/t33njf37
Detail Sumber

Penerapan Tindakan Yustisi Dan Non Yustisi Dalam Penertiban PKL Oleh Satpol PP Kabupaten Kediri

Rimantoro, Fajar Nur, Nugroho, Aldi Ahmad, Dewi, Cininthia Kareena, Puspitaningrum, Dinda Irlianti
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.816
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SEMARANG

Fatma Pitaloka, Aenida, Nuswanto, A. Heru, Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review Vol. 2 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v2i2.3820
Detail Sumber

Mekanisme Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Indra Lestari
Recital Review Vol. 5 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v5i1.23365
Detail Sumber

PENGAWASAN TERHADAP PEJALAN KAKI YANG TIDAK MENYEBERANG DI TEMPAT PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI DI KOTA SURABAYA

Embrianto, Septian Eka
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i3.32321
Detail Sumber

LAW ENFORCEMENT PROHIBITION OF COLLECTING DONATIONS IN SURABAYA CITY STREET

Trislia, Gandhini Eka
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.31027
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG

AGENG SALASATI, BANIE, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.26988
Detail Sumber

PENGAWASAN TERHADAP PEJALAN KAKI YANG TIDAK MENYEBERANG DI TEMPAT PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI DI KOTA SURABAYA

Embrianto, Septian Eka
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 3 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i3.32321
Detail Sumber

LAW ENFORCEMENT PROHIBITION OF COLLECTING DONATIONS IN SURABAYA CITY STREET

Trislia, Gandhini Eka
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 4 2019
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.31027
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP “POLISI CEPEK” DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

HARIYANTI, DINI, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 4 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.27914
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG

AGENG SALASATI, BANIE, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 4 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v5i4.26988
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.