Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:17
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 Maret 2013
Tanggal Pengundangan
:01 Maret 2013
Tanggal Berlaku
:01 Maret 2013
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 40, TLN No. 5404, LL SETNEG : 32 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
UMKM
Sub Subsektor
:
Pendanaan UMKM
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH PERBANKAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN SITUS KUTAI LAMA

Wahyuni Safitri, Rustiana, Nainuri Suhadi
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3007
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)

Cinde Semara Dahayu, Ambar Budhisulistyawati
Privat Law Vol. 8 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v8i1.40371
Detail Sumber

PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO AND SMALL INTERPRISES)

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7 No. 2 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v7i2.933
Detail Sumber

MAKNA LARANGAN “MEMILIKI DAN/ATAU MENGUASAI” DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR BERDASARKAN PENAFSIRAN SISTEMATIS

Veri Antoni
Mimbar Hukum Vol. 34 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/mh.v34i2.3556
Detail Sumber

Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara di Wilayah NKRI

Cornelis, Vieta I
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v1i2.553
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Pratama, Rinanda Bagus Anarta
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i1.7392
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM UMKM INTERNASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Pratama, Rinanda Bagus Anarta
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i1.7392
Detail Sumber

The Concept of Partnership Supervision by The Indonesia Competition Commission and Legal Effort

Gunawan Widjaja
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v11i5.526
Detail Sumber

Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia

Sofyan Dewantoro, Grace Sharon, Slamet Supriatna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.30651/justitia.v6i1.7648
Detail Sumber

POLA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA

Fadhilah, Meita
Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v9i1.170
Detail Sumber

Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Nicholas Firman Rafael Napitupulu, Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2117
Detail Sumber

EVALUASI REGULASI DALAM MENCIPTAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM

Taufik, Ade Irawan
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 6 No. 3 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.201
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.