Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Kecamatan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:17
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:03 Mei 2018
Tanggal Pengundangan
:08 Mei 2018
Tanggal Berlaku
:08 Mei 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.73, TLN NO.6206, LL SETKAB : 28 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Perlindungan & Jaminan Sosial
Sub Subsektor
:
Bantuan Sosial
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERAN SERTA CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH DI KECAMATAN GUNA MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)

Sri Hartati
Spektrum Hukum Vol. 16 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v16i2.1167
Detail Sumber

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK (KAJIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI TINGKAT KECAMATAN KOTA KUDUS)

Muriawan, Adji, Subarkah, Subarkah, SULISTYOWATI, SULISTYOWATI
Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No. 1 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24176/sk.v21i1.5675
Detail Sumber

Implementasi Collaborative Governance Dalam Pelayanan Ijin Usaha Melalui Online Single Submisssion (OSS) Di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur

Ni Luh Putu Ening Permini, Cokorda Putra Indrayana, Cok Gde Agung Kusuma Putra, I Kadek Widi Nugraha, AA Anom Sawitri
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1211
Detail Sumber

Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dedi Herdianto, Otih Handayani
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1278
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PILOT PROJECT DI KABUPATEN ACEH BARAT

Nila Trisna, Putri Kemala Sari, Safrida Safrida
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 15 No. 1 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33059/jhsk.v15i1.1987
Detail Sumber

Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa

Sudarmanto, Kukuh, Supriyanto, Supriyanto, Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jj.v1i2.6811
Detail Sumber

TANGGUNG-GUGAT CAMAT ATAS PENERBITAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI DASAR PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH

Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56445/jrbl.v3i1.126
Detail Sumber

KEWENANGAN KEPALA KECAMATAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KERJA KEPALA DESA Studi Pada Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur

Gaite, Yefta
Bacarita Law Journal Vol. 3 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30598/bacarita.v3i1.6810
Detail Sumber

Berita Terkait

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan
02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas
02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya yakni, PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.