Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1954
TENTANG PIMPINAN, SUSUNAN DAN CARA BEKERJA LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu untuk menyerahkan pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar'Negeri kepada Bank Indonesia;
Mengingat
:
1.
Pasal 15 0rdonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205);
2.
Keputusan Gubernemen Nr 19 tanggal 23 Mei 1940 (Staatsb1ad 1940 Nr 210) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nr 126 tangga] 16 Juli 1951 (Berita Negara Nr67 tangga1 21 Agustus 1951);
3.
Pasal 20, 22 dan 26 (Lembaran-Negara 1953 Nr 40);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIMPINAN, SUSUNAN DAN CARA-BEKERJA LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI
menetapkan
:
Dengan mencabut kembali keputusan Gubernemen Nr 19 tanggal 23 Mei 1940 (Staatsblad 1940 Nr 210) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nr 126 tanggal 16 Juli 195i (Berita Negara 1951 Nr 67)
BAB I
LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI
Pasal 1
Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri seperti dimaksud dalam pasa] 15 dari 0rdonansi Devisen 1940(Staatsblad 1940 Nr 205) diselenggarakan oleh Bank Indonesia di bawah pengawasan Dewan Moneter.
BAB II
MONETER
Pasal 2
Bank Indonesia mewakili Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dalam dan luar hukum.
BAB III
MONETER
Pasal 3
Bank Indonesia dengan segala tanggung-jawab berhak untuk membebankan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Bank Indonesia, serta setelah ada persetujuan Dewan Moneter, kepada orang-orang dan/atau instansi-instansi lain.
BAB IV
MONETER
Pasal 4
1.
Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri menjalankan tugasnya berdasarkan Anggaran Belanja yang disetujui oleh Dewan Moneter. Pada waktu ada kekurangan-kekurangan sementara dalam hal keuangan, maka akan diberikan persekot-persekot oleh Dana Devisen.
2.
Untuk pengawasan dan pertanggungan-jawab dalam hal pema-sukan serta pengeluaran, Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri harus mengadakan perhitungan dengan Dewan Pengawas Keuangan.
BAB V
DEVISEN
Pasal 5
Bank Indonesia, selambat-lambatnya di dalam tiga bulan se-sudah tutup tahun, harus memberikan Taporan kepada Pemerintah mengenai pekerjaan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.
BAB VI
DEVISEN
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.
Agar supaya setiap orang
dapat mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintahinidenganpenempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOHAMMADHATTA
PERDANA MENTERI,
ALISASTROAMIDJOJO
Diundangkan
pada tanggal13 Maret1954
MENTERI KEHAKIMAN,
DJODYGONDOKUSUMO
Penjelasan Umum
(pasal 26 jo 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953) yang ditetapkan oleh Dewan Moneter, di mana pula termasuk _kebijaksanaan urusan_ devisen Indonesia pada umumnya, maka sudah selayaknya jika Bank Indonesia bertindak sebagai Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.
Dewan Pengawas dengan demikian dihapuskan karena tidak ada tempat lagi baginya dan pula tidak perlu adanya.
Menurut pasaT 22"Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" maka Dewan Moneter diserahi tugas mengenai penetapan kebijaksanaan urusan moneter dari Bank Indonesia sehingga perihal kebijaksanaan urusan devisen ada hubungan yang erat antara Dewan Moneter dan Bank Indonesia.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan, bahwa Bank Indonesia mengurus Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. Hal lainnya tidak memerlukan penjelasan lagi.
Termasuk Lembaran-Negara Nr 25 tahun 1954.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd.
DJODY GONDOKUSUMO CATATAN Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
