Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Standar Pelayanan Minimal
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:2
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:04 Januari 2018
Tanggal Pengundangan
:04 Januari 2018
Tanggal Berlaku
:01 Januari 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2018/ No. 2, TLN No. 6178, LL Setkab : 27 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Ekspor-Impor
Sub Subsektor
:
Kebijakan Impor
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak

Candra, Dodi, Roza, Darmini, Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 10 No. 1 2026
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/nhmerw28
Detail Sumber

Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Selama Pandemi Covid-19

Siti Romlah, Eka Putri Fauzia Ikromi, Fairuz Zahirah Zihni Hamdan
Notaire Vol. 5 No. 2 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36832
Detail Sumber

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Atas Keabsahan Akta Peralihan Saham yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris Dalam RUPS

Ramadhan, Gilang, Lyanthi, Merline Eva
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 3 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15581053
Detail Sumber

DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila

Ahmad Ahmad, Gamal Abdul Nasir
Jurisprudence Vol. 9 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095
Detail Sumber

DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila

Ahmad, Ahmad, Nasir, Gamal Abdul
Jurisprudence Vol. 9 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095
Detail Sumber

KONSTRUKSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERBASIS PARADIGMA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DI INDONESIA

Nirwan Ardhi Jaya
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 10 No. 1 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v10i1.2096
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.