Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1956
TENTANG MENGGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UANG YANG DICURI, DIGELAPKAN ATAU HILANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan penghapusan uang yang dicuri, digelapkan atau hiTang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan ('Staatsblad" 1915No.2).
Mengingat
:
1.
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan "Staatsblad" 1915 No. 2.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UANG YANG DICURI DIGELAPKAN ATAU HILANG, DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN ("STAATSBLAD" 1915 NO. 2)
Pasal 1
Peraturan penghapusan uang …yang dicuri, digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dengan "Gouvernementsbesluit" tanggal2 Januari 1915 No. ("Staatsblad"No. 2), dicabut dan diganti dengan peraturan tersebut di bawah ini
(1)
Uang yang dicuri, digelapkan atau hilang, dihapuskan dari berdasarkan keputusan yang beralasan dari Menteri yang mengurus bagian anggaran harus dibebani kerugian tersebut, jikalau ternyata bahwa pencurian, penggelapan atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh kesaiahan atau kealpaan Bendaharawan tadi.
(2)
Jikalau n atau hilang itu berjumlah 1ebih dari Rp.25.000,- (dua puluh 1ima ribu rupiah) dan kerugian tidak dibebankan pada' bagian anggaran yang. diurus olehMenteri Keuangan, maka kuasa untuk menghapuskan tidak diberikan, sebeium terdapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)
Jika kerugian harus dibebankan pada lebih dari satu bagian anggaran, antaraMenteri-menteri bersangkutan diadakan' permupakatan tentang penghapusannya. Kalautidak terdapat kata sepakat, maka penghapusan itu diputuskan oleh Pemeriksaan permulaan dilakukan oleh kementerian yang diduga menderita kerugian yang terbanyak.
(4)
Salinan segala keputusan yang memberi kuasa untuk menghapuskan uang dari perhitungan Bendaharawan bersangkutan, dikirimkan kepada Dewan Pengawas Keuangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku pula terhadap segala perkara yang sedang diperiksa dan yang mungkin mengakibatkan penghapusan termaksud dalam pasal (1) Peraturan tersebut di atas.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan' Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Ju1i 1956.
Presiden Repubiik Indonesia
Ttd.
SOEKARNO
Menteri Keuangan,
JUSUFWIBISONO
Diundangkan
pada tanggal 8 September1956.
Menteri Kehakiman,
MOELJATNO
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
