Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 201 Tahun 1961 Tentang Peraturan Penyesuaian Pangkat Dan Gaji Dari PGPN 1955 Ke PGPN 1961
TENTANG PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
perlu mengadakan peraturan penyesuaian pangkat dan gaji pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunya Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1961 termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 239 tahun 1960).
Mengingat
:
1.
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 239 tahun 1961) tentang PGPN 1961;
2.
Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah sebagai berikut
:
PERATURAN TENTANG PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961
BAB I
PENYESUAIAN PANGKAT
Pasal 1
Penyesuaian umum.
(1)
Pegawai yang pada akhir bulan Desember 1960 menjabat suatu pangkat menurut PGPN 1955 termuat dalam lajur 4 daftar terlampir mulai tanggal 1 Januari 1961 diangkat dalam pangkat menurut P.G.P.N.-1961 yang dalam daftar lampiran termaksud, dimuat dibelakang pangkatnya menurut P.G.P.N. 1955.
(2)
Apabila dalam lampiran peraturan ini pegawai yang pada tanggal 31 Desember 1960 (akhir berlakunya P.G.P.N. -1955). baik yang memangku pangkat khusus, maupun yang memangku pangkat umum tidak ditentukan cara penyesuaiannya, maka pangkat atau kedudukan pegawai yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.
Pasal 2
Penyesuaian pangkat spesifik. Pangkat organik sepesifik menurut P.G.P.N. - 1955 disesuaikan dalam pangkat umum/khusus, yang setingkat dalam golongan/ ruang gaji menurut P.G.P.N. 1961. BAB II. Perhitungan Masa Kerja.
BAB II
PERHITUNGAN MASA KERJA
Pasal 3
(1)
Masa kerja golongan pada tanggal berlakunya peraturan gaji baru dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 P.G.P.N. 1961 dihitung dari pangkat golongan gaji yang sesuai dengan ijazah sekolah yang dimiliki pada waktu pegawai yang bersangkutan untuk pertama kalinya diangkat sebagai pegawai Negeri dan jika memenuhi syarat-syarat dapat ditambah dengan masa kerja tambahan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 19 p. G.P.N. 1961 serta masa pengalaman berkerja yang dihargai menurut peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi pegawai Negeri Sipil.
(2)
Jika lebih menguntungkan, maka perhitungan masa kerja golongan ditetapkan atas dasar ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh pegawai setelah bekerja.
(3)
Jika perhitungan masa kerja golongan menurut ayat (1) dan (2) pasal ini tidak menguntungkan. maka bagi pegawai yang, digaji menurut golongan gaji F ruang IV atau lebih tinggi masa kerja golongan dapat ditetapkan menurut peraturan yang lama BAB III Peralihan.
BAB III
Peralihan
Pasal 4
(1)
Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian pangkat menurut P.G.P.N. 1955 kedalam pangkat menurut P.G.P.N. 1961, masa kerja golongan dapat ditetapkan sama dengan masa kerja yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam P.G.P.N. 1955.
(2)
Perubahan masa kerja diadakan kemudian.
Pasal 5
Atas kenaikan gaji pokok menurut P.G.P.N 1961 tidak dipungut iuran luar biasa menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1952.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1961.
Pejabat
Presiden Republik Indonesia,
DJUANDA.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO
Penjelasan Umum
, khusus menurut P.G.P.N.-1961 yang selaras dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang bersangkutan.
Pasal 3.
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 4.
Dalam P.G.P.N.-1961 diadakan ketentuan-ketentuan baru tentang masa kerja-tambahan yang tidak terdapat dalam P.G.P.N.- 1955.
Jika perhitungan masa-kerja menurut P.G.P.N.-1961 akan dapat melambatkan penyelesaian pekerjaan penyesuaian, maka untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian masa-kerja yang ditetapkan menurut peraturan yang dapat dipakai sementara untuk menentukan besarnya gaji-pokok, sedang perubahan masa-kerja berdasarkan peraturan baru dilakukan kemudian. Pasal 5.
Tidak memerlukan penjelasan.
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas.
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
