Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1954
TENTANG PENETAPAN TANGGAL TERAKHIR UNTUK MENGAJUKAN PEMBAYARAN "BACKPAY PENSIUN"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu menetapkan tanggal terakhir untuk mengajukan permohonan pembayaran pensiun dan tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan_ pensiun, yang hak untuk menerimanya terjadi selama waktu sebelum 1 Agustus 1945;
Mengingat
:
1.
Keputusan-keputusan Waki1 Tinggi Mahkota tanggal 8 Nopember 1948 Nr 5 (Staatsblad Indonesia 1948 Nr 285) dan tanggal 31 Desember 1948 Nr 1 (Staatsblad Indonesia 1948 Nr 345), yang menetapkan bahwa pembekuan pensiun-pensiun dan tunjangan-tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang hak untuk menerimanya terjadiselama waktu sebeiumi Agustus 1945, mulai 1 Januari 1949 ditiadakan;
2.
pasal 1975 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TANGGAL TERAKHIR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENSIUN DAN TUNJANGAN BERKALA YANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN PENSIUN, YANG HAK UNTUK MENERIMANYA TERJADI SELAMA WAKTU SEBELUM 1 AGUSTUS 1945
Pasal 1
Selain dari yang dikecualikan menurut pasal 2, maka pensiun dan tunjangan-tunjangan berkala yang dapat disamakandengan pensiun, yang diberikan sebelum 1 Agustus i945 dan pembayarannya dapat dituntut sebelum tanggal tersebut, tidak dibayar lagi jika pensiun-pensiun dan tunjangan-tunjangan berkala itu tidak ditagih oleh yang berhak sebelum 1 Apri1 i954.
Pasal 2
(1)
Dalam hal hak atas pensiun atau tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang seharusnya dibayarkan selama waktu sebelum 1 Agustus1945, baru ditetapkan kembali atau baru mungkin ditagih sesudah 1 Januari 1949, baik karena tindakan Pemerintah ataupun tindakan administratif, maupun karena sesuatu keadaan, maka dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam ayat dan masih dapat dilakukan pembayaran atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan setelah 1 Apri1 1954.
(2)
Apakah hal termaksud dalam ayat 1 telah terjadi dan jika demikian, apakah dapat dilakukan pembayaran atau tidak, dipertimbangkan oleh Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dengan kemungkinan permintaan banding kepada Menteri Keuangan.
(3)
Dalam hal-hal sebagai ditnaksud dalam ayat 1, tidak dilakukan pembayaran lagi, jika tuntutan pembayaran baru diajukan lebih darilima tahun sesudah tanggalhak atas pensiun atau tunjangan itu ditetapkan kembali atau penagihannya mungkin-dijalankan.
Pasal 3
Jika dianggap perlu Menteri Keuangan akan memberi petunjuk-petunjuk untuk menyelenggarakan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.
Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 19 Maret 1954
PRESIDEN~REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUKARNO
MENTERI KEUANGAN,
ONG ENG DIE
Diundangkan
pada tanggal26 Maret 1954
MENTERIKEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN1954/45
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
