Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1963
TENTANG PEMBUBARAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (disingkat Banas), yang dibentuk berdasarkan Peraturan PemerintahNo.3 tahun 1959 (Lembaran-Negaratahun 1959No.6, Tambahan Lembaran-Negara No.1731), tidak diperlukanlagi karena tugasnya telah dialihkan kepada BagianKhusus Urusan Perusahaan Negara dari Biro I Ekonomi dan Keuangan) Kabinet Menteri Pertama dulu, termasuk pada Keputusan Menteri PertamaNo.377/MP/1961 tanggal 18 September1961, danBiro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara sekarang, termaksud pada Keputusan Presiden No. 433/M tahun 1962 yoKeputusanMenteri PertamaNo.140 tahun 1962;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat 2 Undang-undangDasar;
2.
Pasal 3ayat (2) Undang-undangNo.86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958No.162, Tambahan Lembaran-Negara No. 1690);
3.
Pasal 28 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) dan pasal 31 Peraturan Presiden No.5 tahun 1962 (disempurnakan);
4.
KeputusanPresidenNo.433/M tahun 1962;
5.
Keputusan Menteri PertamaNo. 140 tahun 1962;
6.
KeputusanMenteri PertamaNo.377/Mtahun 1961 357
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah tentang pembubaran badan nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda sebagai berikut
:
Pasal 1
Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (disingkat Banas), yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959(Lembaran-Negara tahun 1959No.6, Tambahan Lembaran-Negara No.1731), dengan ini dibubarkan.
Pasal 2
Penyelesaian segala urusan, hak dan tugas Banas, yang sejak tanggal 15 September 1961 diilakukan oleh Menteri Pertama dengan dibantu oleh Badan Pembantu Menteri Pertama Urusan Koordinasi Perusahaan Negara termaksud pada Keputusan Menteri PertamaNo. 377/MP/1961 tanggal 18 September1961, terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini dilakukan selanjutnya oleh Menteri Pertama dengan dibantu oleh Biro I (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara, termaksud pada pasal 28 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) dan pasal 31 Peraturan PresidenNo.5 tahun 1962(disempurnakan)yoKeputusan Presiden No. 433/M tahun 1962 danKeputusanMenteri PertamaNo.140 tahun 1962.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 12 September 1961, yaitu tanggal ditetapkannyaKeputusan PresidenNo.433/M tahun 1962 tentang Organisasi dan Tatakerja Sementara Sekretariat Negara.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21Mei 1963
Sekretaris Negara,
MOHD.ICHSAN.
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARATAHUN 1963YANG TELAH DICETAKULANG
Sumber
LN1963/52
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
