Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1957
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1957
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa antara lain berhubung dengan pembentukan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, perlu mengadakan perubahan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957,
Mengingat
:
1.
Pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1956 (Lembaran Negara No. 77 Tahun 1956),
2.
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAHTENTANGMERUBAHBEBERAPA PASAL PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN
Pasal I
Pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1957 diubah sehingga pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, "Pasal 2 ayat (1) Anggota-anggota Panitya diangkat oleh Pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun atas usul bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.
Pasal 3
Ketua Panitya diangkat oleh Pemerintah di antara anggota atas usul bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah. Pasal 9 ayat (2) Anggota-anggota dan ahli-ahli tersebut dalam ayat (1)menerima uang duduk menurut ketentuan dalam "Peraturan Pembiayaan Panitya- panitya" dengan ketentuan, bahwa jumlah uang duduk sebulan untuk Ketua (Wakil Ketua) tidak boleh kurang dari Rp. 750,- dan untuk anggota tidak boleh kurang dari Rp. 600,-."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Pasal 3
Ketua Panitya diangkat oleh Pemerintah di antara anggota atas usul bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah. Pasal 9 ayat (2) Anggota-anggota dan ahli-ahli tersebut dalam ayat (1)menerima uang duduk menurut ketentuan dalam "Peraturan Pembiayaan Panitya- panitya" dengan ketentuan, bahwa jumlah uang duduk sebulan untuk Ketua (Wakil Ketua) tidak boleh kurang dari Rp. 750,- dan untuk anggota tidak boleh kurang dari Rp. 600,-."
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
PERDANA MENTERI,
JUANDA
MENTERIDALAM NEGERI
SANOESIHARJADINATA
MENTERIKEUANGANa.i.,
Diundangkan
pada tanggal 27 Agustus 1957
MENTERIKEHAKIMAN,
g. A.MAENGOM
LEMBARAN NEGARATAHUN 1957NOMOR 86
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
