Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1969
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang.Ketentuan-ketentuanPokokPertambangan (Lembaran-Negara Repubiik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2831) serta dengan adanya perubahan Struktur Pemerintahan, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 4, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2523).
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;
3.
Undang-undang Nomor 11 tahun 1967.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN
mencabut
:
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 4, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2523)
BAB I
SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN
Pasal 1
(1)
Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Dewan Pertambangan yang bertugas memberikan nasehat kepada Menteri Pertambangan pada setiap akan diberikannya suatu kuasa pelaksanaan eksploitasi pertambangan bahan-bahan galian vital;
(2)
Khusus untuk bahan-bahan galian strategis, bila dianggap perlu Menteri Pertambangandapat minta nasehat Dewan Pertambangan pada setiap akan diberikannya suatu pelaksanaan eksploitasi pertambangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PELAKSANAAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN
Pasal 2
Dewan Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini terdiri dari:
a.
Tiga orang anggota, yang ditunjuk oleh Menteri Pertambangan, seorang merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan.
b.
Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
c.
anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.
d.
Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
e.
Seorang anggota yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
f.
Seorang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komisi yang bersangkutan.
g.
Seorang anggota dari Bappenas yang ditunjuk oleh Ketua Bappenas.
h.
Seorang anggota dari Bank Sentral yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Sentral.
i.
Seorang anggota dari Gabungan Pengusaha Swasta.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
BANK SENTRAL
Pasal 3
Penunjukan anggota-anggota tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk masa tiga tahun, setelah waktu itu berakhir keanggotaannya dalam Dewan Pertambangan gugur karena hukum, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
BANK SENTRAL
Pasal 4
Pelaksanaan pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
BANK SENTRAL
Pasal 5
Dewan Pertambangan bersidang paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
BANK SENTRAL
Pasal 6
Segala biaya yang bersangkutan dengan Dewan Pertambangan dibebankan pada anggaran belanja Departemen Pertambangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
BANK SENTRAL
Pasal 7
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkanlebih lanjut oleh Menteri Pertambangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PERTAMBANGAN
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JenderalTNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1969.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI
Penjelasan Umum
1.
sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 12 Undang-undang Nomor
tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, khusus untuk usaha eksploitasi bahan-bahan galian yang tergolong bahan vital, Menteri Pertambangan diharuskan untuk terlebih dahulu mendengar pendapat Dewan Pertambangan.
2.
Pendapat dan nasehat dari Dewan Pertambangan itu diperlukan,
Mengingat: bahwa suatu Kuasa Eksploitasi diberikan untuk djangka waktu tiga puluh tahun. Jangka waktu tiga puluh tahun inimerupakan suatu jangka waktu yang cukup lama dimana tersangkut berbagai macam kepentingan sehingga pelaksanaannya memerlukan pertimbangan-pertimbangan agraris, sosial, admistratip, politis dan ekonomis yang teliti dan mendalam, di samping pertimbangan-pertimbangan teknis pertambangan.
3.
Duduknya wakil-wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Gabungan Pengusaha Swasta samping wakil-wakil Departemen-departemen bersangkutan dalam Pertambangan adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa ini pada hakekatnya dimaksudkan pula memperlancar pelaksanaan eksploitasi rangka penghimpunan segala kekuatan dan modal yang tersedia. 4.
Dengan sendirinya yang dimaksud dengan Gabungan Pengusaha Swasta dalam hubungan ini ialah suatu organisasi Gabungan dari Pengusaha-pengusaha Swasta yang representatip dan yang diakui oleh Pemerintah, serta dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan obyektip dalam bidang eksploitasi pertambangan demi kepentingan Bangsa dan Negara.
b. PENJELASAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Perpres 107/2026 Ubah Cara Negara Beli Minyak, BBM, dan LPG dari Luar Negeri
Pemerintah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 pada 26 Oktober 2026, mengalihkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola business to business ke skema antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B) dengan badan layanan umum (BLU) sebagai pelaksana. Naskah resmi perpres belum ditemukan di sumber terbuka, dan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah membukanya.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Pemerintah Provinsi Bali dan PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor ganjil-genap di seluruh SPBU Bali pada 17 sampai 19 Oktober 2026, dengan batas 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor. Kebijakan ini diambil setelah antrean SPBU meluas sejak 12 Oktober akibat keterlambatan pasokan dan kenaikan konsumsi Pertalite.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
