Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:34
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:20 Juli 2018
Tanggal Pengundangan
:20 Juli 2018
Tanggal Berlaku
:20 Juli 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.110, TLN NO.6225, LL SETKAB : 46 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/89215/pp-no-34-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Standar Nasional
Sub Subsektor
:
Sertifikasi & SNI
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TABUNG OKSIGEN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Amalia, Frista
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v6i2.5723
Detail Sumber

Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia

Henita, Citra, Faniyah, Iyah, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/zs1ve572
Detail Sumber

INOVASI STANDARDISASI MARKETPLACE DALAM MERESPON E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MENUJU CAVEAT VENDITOR

Ramli, Tasya Safiranita, Ramadayanti, Ega, Lestari, Maudy Andreana, Fauzi, Rizki
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i2.783
Detail Sumber

URGENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MINYAK CURAH YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Rifki Fabian Alfariz, Muhammad Akmal, Mutiya Raqi, Rey Machini, Naufal Jurisce, Novianda Fitri, Farhan Al Karim, Restu Intsia, Wanda Hamidah, Muhammad Ariobimo, Aisyah Maharani
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.638
Detail Sumber

Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia

Atmaja, A.P. Edi
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 2024
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.155
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.