Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1955
TENTANG PENYERAHAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu menetapkan peraturan tentang menyerahkan penyelenggaraan urusan hubungan ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara Tain kepada Menteri Luar Negeri;
Mengingat
:
1.
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2.
Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950No.72);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENYERAHKAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA MENTERI LUAR NEGERI
Pasal 1
Kepada Menteri Luar Negeri diserahkan penyelenggaraan urusan hubungan Ekonomi Luar Negeri.
Pasal 2
Kekuasaan dan kewajiban mengenai urusan sebagai termaksud dalam pasal 1 dari peraturan ini yang termaktub dalam Undang-undang' dan lain-lain Peraturan Pemerintah pindah dari Menteri Perekonomian kepada Menteri Luar Negeri.
Pasal 3
Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian dimasukkan dalam Kementerian Luar Negeri.
Pasal 4
Kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mempergunakan semua mata anggaran dari Pos 2. Bab I dan II dari Bagian V B Anggaran Republik Indonesia untuk tahun Dinas 1955 pindah dari Menteri Perekonomian pada Menteri Luar Negeri.
Pasal 5
Semua pegawai dan pekerja dari Direktorat Hubungan Ekonomi Luar NegeriKementerian Perekonomian dipindahkan pada Kementerian Luar Negeri.
Pasal 6
Pelaksanaan Peraturan diserahkan kepada Menteri Perekonomian, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.
Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 12 Desember1955.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
MOHAMMADHATTA
MENTERIPEREKONOMIAN,
I.J.KASIMO
MENTERILUAR NEGERI, a.i.
BOERHANOEDIN HARAHAP
MENTERIKEUANGAN,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1955.
MENTERI KEHAKIMAN,
LOEKMANWIRIADINATA
[HALAMAN 3]
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 82
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
