Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1957

nya belum lagi dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tambahan beban dalam anggaran pengeluarannya. Oleh sebab itu diberikan waktu penyesuaian untuk memberi kesempatan kepada daerah mengadakan tindakan-tindakan seperlunya buat menghadapi tambahan pengeluaran itu.
Selanjutnya diambil pendirian, bahwa pada pemberian kewajiban untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah (bagian II) dan pada penyerahan tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (bagian III) jumlah biaya untuk keperluan ini yang telah ada dalam berbagai bagian dari anggaran keuangan Negara tidak diserahkan
kepada daerah, tetapi jumlah ini diblokkir dalam anggaran keuangan Negara, dan daerah dalam hal ini memperoleh jumlah yang diperlukan sebagai ganjaran yang dibebankan atas anggaran keuangan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian ada pula kebaikannya, bahwa kemudian dapat diadakan penyelidikan sebaik-baiknya, apakah jumlah yang diselesaikan bagi daerah atau pada saat penyerahannya dapat dianggap cukup.
Pasal 2 Wujud ayat (1) ialah, bahwa daerah tidak dapat mengharapkan ganjaran sepenuhnya menurut pengeluaran yang dilakukan, jika penyelenggaraan tugas dimaksud dilakukannya dengan biaya berlebih-lebihan. Berhubung pengeluaran pada hakikatnya dipengaruhi oleh gelombang konjungtur atau lain-lain hal, maka dalam ayat (2) ditentukan bahwa ganjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun.
Bagian II. Ganjaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah.
Pasal 3 Dalam pasal ini ditentukan, bahwa jika penyelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah hendak diserahkan kepada daerah, maka sebelum melakukan penyerahan itu Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan akibat keuangannya bagi daerah itu dan inisiatif untuk ini harus datang dari Menteri termaksud. Pemberian tugas tadi tidak perlu ditujukan kepada semua daerah, tetapi dapat juga diserahkan kepada sesuatu atau beberapa daerah.
Selanjutnya, oleh karena Menteri yang terutama berkepentingan dalam hal ini, ialah:
a. Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat mengenai segi politik keuangan umum,
b. Menteri Keuangan mengenai segi politik keuangan umum, maka keterangan-keterangan harus dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan salinannya kepada Menteri Keuangan, agar supaya berhubung dengan pertanggungan-jawab mereka perhitungan-perhitungan termaksud dapat diteliti lebih lanjut. Selain dari pada itu juga kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan diberikan salinan tersebut karena hal ini diperlukan untuk mendasarkan pertimbangannya.
Pasal 4 Dengan ketentuan dalam ayat (2), bahwa rencana keputusan Pemerintah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dan karena itu menjadi penanda tangan pertama dari keputusan Pemerintah itu, ditegaskan, bahwa urusan daerah adalah pertama-tama tugas Menteri ini, Menteri Dalam Negeri mengirimkan keputusan Pemerintah itu kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang bersangkutan untuk ikut serta menanda tangani.
Bagian III.Ganjaran yang berhubungan dengan dan pada saat penyerahan tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah mulai berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957. Pasal 5 dan 6.
Dalam pasal ini diadakan perbedaan antara penyerahan tugas pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah pada 1 Januari dari sesuatu tahun anggaran keuangan dan penyerahan yang dilakukan di dalam waktu tahun anggaran itu. Jangka waktu bagi daerah untuk memberi kesempatan kepadanya untuk mengambil tindakan-tindakan dalam soal-soal keuangan mengenai hal semacam itu ditentukan sekurang-kurangnya satu tahun lamanya. Jika sesudah jangka waktu itu ternyata, bahwa tugas baru ini bagi kebanyakan daerah menjadi beban yang terlalu memberatkan anggaran pengeluarannya, sehingga mereka tidak dapat menghadapinya dengan penerimaan biasa, maka pada waktu menentukan bagian dalam berbagai sumber pendapatan untuk daerah, harus diperhitungkan pengeluaran yang bertambah banyak ini.
Pasal 7.
Oleh karena biaya penyelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah yang diberikan kepada daerah dimuat dalam anggaran keuangan Kementerian yang bersangkutan, maka usul perhitungan ganjaran yang akan diberikan sudah sewajarnya dibuat oleh Menteri yang bersangkutan. Selanjutnya ditunjuk pada penjelasan pasal 3. Pasal 8.
Lihat penjelasan pasal 4.
Bagian IV.Ganjaran yang berhubungan dengan tugas Pemerintah yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, yang penyelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.
Pasal 9.
Sebagaimana telah dinyatakan pada permulaan penjelasan bab I, maka dalam hal ini ada kemungkinan bahwa daerah yang baru dibentuk terbelakang keadaannya dan oleh sebab itu mungkin belum lagi mempunyai kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.
Tentulah Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini bertanggung jawab, harus mengambil inisiatif bagi pemberian ganjaran.
Bab II. SUBSIDI.
Untuk penyelenggaraan pekerjaan atau tindakan daerah yang sungguhpun tidak sangat mendesak, tetapi dipandang sangat perlu penyelenggaraannya atau untuk pekerjaan berhubung dengan akibat
bencana alam, daerah dapat mengajukan permintaan subsidi. Juga ada usaha-usaha tertentu dari daerah yang berfaedah pula untuk Pemerintah, sehingga daerah memandang layak meminta subsidi. Pemberian subsudi ini dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan daerah sedang inisiatif untuk itu harus selalu datang dari daerah.
Bab III. SUMBANGAN.
Walaupun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, disebabkan keadaan luar biasa, mungkin terjadi, bahwa anggaran keuangan daerah masih juga menunjukkan kekurangan, sungguhpun hal ini seharusnya merupakan perkecualian. Soal ini diatur dalam Undang-undang Pertimbangan Keuangan 1957 dan untuk penjelasan selanjutnya dipersilakan membaca penjelasan pasal 8 dari Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957. Pasal 12.
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini, anggaran keuangan daerah dijadikan dasar untuk kemungkinan memberikan sumbangan.
Bab IV.
Pasal 13.
Agar supaya didapat gambaran yang jelas mengenai semua pengeluaran untuk daerah yang dibebankan pada anggaran keuangan Negara, dalam pasal ini ditentukan, bahwa ganjaran, subsidi dan sumbangan dimasukkan pada satu Bagian dari anggaran Negara, ialah pada anggaran keuangan Kementerian Dalam Negeri, Dalam anggaran keuangan ini untuk tiap-tiap Bab dimaksud, harus diadakan pos tersendiri, dan berdasarkan berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 tiap-tiap tahun dicantumkan jumlah-jumlah tersebut.
Diketahui Menteri Kehakiman a.i Ttd.
SOENARJO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 11 DAN