Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:4
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:23 Januari 2019
Tanggal Pengundangan
:28 Januari 2019
Tanggal Berlaku
:28 Januari 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.12, TLN NO.6306, LL SETKAB : 10 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/101010/pp-no-4-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Subsektor
:
Sumber Daya Air
Sub Subsektor
:
Konservasi & Pendayagunaan Air
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce

Salwa Noviana Putri, Heru Sugiyono
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8279.536-546
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang yang Hilang atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Secara Online

Suhaila Zulkifli, Jeremia Maruli Simbolon, Mutiara Henramawati Christin Waruwu, Deviana Br. Haloho, Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7775.255-261
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN PENGADUAN KONSUMEN

Rahman, Abdul, Asma, Maemanah
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v9i2.1786
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PELAKU USAHA DI BIDANG KULINER YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI HARGA DITINJAU DARI ASAS PERLINDUNGAN HUKUM

Leonardo Leonardo, Mariske Myeke Tampi
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i1.12027
Detail Sumber

Berita Terkait

Korporasi Tol MBZ Divonis, PT Acset Wajib Bayar Rp179,9 Miliar
02 Jul 2026

Korporasi Tol MBZ Divonis, PT Acset Wajib Bayar Rp179,9 Miliar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Acset Indonusa Tbk — emiten konstruksi Grup Astra dalam kasus korupsi proyek Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II (Tol MBZ), dengan hukuman denda Rp350 juta dan uang pengganti Rp179,99 miliar. Putusan dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati pada Rabu, 17 Juni 2026, dan menjadi salah satu penerapan awal rezim korupsi dalam KUHP Nasional (Pasal 603) terhadap sebuah korporasi.

Baca selengkapnya
Sawah Lindung Disulap Jadi Tambak Udang, Pengusaha Batang Jadi Tersangka Pelanggaran Tata Ruang
02 Jul 2026

Sawah Lindung Disulap Jadi Tambak Udang, Pengusaha Batang Jadi Tersangka Pelanggaran Tata Ruang

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menetapkan seorang pengusaha berinisial AMP sebagai tersangka dugaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pelanggaran tata ruang, karena mengubah sekitar 7 hektar sawah dilindungi di Kabupaten Batang menjadi tambak udang vaname komersial. Meski memegang izin usaha, lokasi kegiatan tersangka diduga digeser hingga masuk zona sawah yang dilindungi RTRW, dan negara diperkirakan menanggung biaya pemulihan lahan hingga Rp32 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.