Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1971
TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa agar penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna Terbuka dapat berjalan dengan tertib, dianggap perlu untuk mengeluarkan ketentuan tentang Tata-Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;
b.
bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 16 Tahun 1969;
Mengingat
:
1.
Pasal 5-ayat (2 Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang No. 15 Tahun 1969 (Lembaran-Negara R.I. Tahun 1969 No. 58; Tambahan Lembaran-Negara R.I. No. 2914);
3.
Undang-undang No. 16 Tahun 1969 (Lembaran-Negara R.I. Tahun 1969 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara R.I. No. 2915);
4.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 (Lembaran-Negara R.I. Tahun 1970 No. 3).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA-CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 1
Pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut M.P.R. dan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut D.P.R. dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 2
(1)
Pengambilan sumpah/janji keanggotaan M.P.R. dilaksanakan digedung M.P.R. dan keanggotaan D.P.R. di gedung d. P.R.;
(2)
Rapat Paripurna Terbuka M.P.R. dan D.P.R. untuk menyelenggarakan Upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan m. P.R. dan D.P.R. dipimpin masing-masing oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya;
(3)
Untuk memungkinkan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji maka Rapat Paripurna selama berlangsungnya pengambilan sumpah/janji tersebut dihentikan sementara (shcors) oleh Pimpinan Rapat;
(4)
Upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan m. P.R./D.P.R. tersebut ayat (2) Pasal ini dihadiri oleh Presiden, Pimpinan Lembaga Negara Tertinggi lainnya, Menteri-menteri dan undangan-undangan lain yang dianggap perlu;
(5)
Dalam Rapat Paripurna tersebut dan setelah selesai dilakukan pengambilan sumpah/janji, Presiden memberikan pidato pelantikan anggota-anggota M.P.R./D.P.R. baru.
Pasal 3
(1)
Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah/janji keanggotaan M.P.R./D.P.R. dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan dibantu Sekretaris Umum M.P.R./Sekretaris Jenderal D.P.R.
(2)
Sekretaris Umum M.P.R./Sekretaris Jenderal D.P.R. dalam bidangnya masing-masing mengatur ruangan sidang, menyediakan daftar hadir bagi para anggota dan undangan lainnya, menyediakan formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengambilan sumpah/janji tersebut.
(3)
Tempat duduk anggota diatur dalam beberapa kelompok yang banyaknya disesuaikan dengan agama/kepercayaan yang dianut oleh para anggota yang bersangkutan.
Pasal 4
(1)
Dari pelaksanaan pengambilan sumpah/janji keanggotaan m. P.R./ D.P.R. tersebut dibuat Berita-Acara.
(2)
Berita-Acara tersebut ditanda-tangani oleh:
a.
yang diambil sumpah/janji;
b.
yang mengambil sumpah/janji;
c.
pejabat rohani yang bersangkutan.
Pasal 5
(1)
Anggota M.P.R/D.P.R. yang karena sesuatu hal tidak/belum dapat hadir untuk melakukan pengambilan sumpah/janji pada Rapat Paripurna Terbuka ini, pelaksanaan pengambilan sumpah/janji bagi mereka dilakukan oleh Ketua M.P.R./D.P.R. masing-masing untuk anggota yang bersangkutan.
(2)
Ketentuan mengenai perbuatan Berita-Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini berlaku pula bagi anggota M.P.R./ D.P.R. tersebut ayat (1) Pasal ini.
Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.
Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 23 Agustus 1971.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1971
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1971/63
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
