Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:50

Tahun

:2014

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:30 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

:01 Juli 2014

Tanggal Berlaku

:01 Juli 2014

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2014 No. 144, TLN No. 5549 ,LL SETNEG : 4 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5489/pp-no-50-tahun-2014

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Agama

Subsektor

Penyelenggaraan Haji & Umrah

Sub Subsektor

Manajemen Kuota & Pembiayaan

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone)

Harris Y. P. Sibuea

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 10 No. 2 2019

14 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1344

Detail Sumber

Juridical Review of Blue Economy in Indonesia

Kamal Putra, Muhammad Na'afil, Asri, Muhammad Farhan

Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 3 No. 1 2023

19 Peraturan Terhubung DOI: 10.19184/jkph.v3i1.37211

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Hitung Mundur Wajib Halal 18 Oktober 2026: Produk Impor dan UMK Masuk Jaring Sertifikasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2026, kini menjangkau produk usaha mikro-kecil dan seluruh produk impor. Pelaku usaha yang lalai terancam sanksi bertingkat hingga penarikan produk dari peredaran.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Skandal Dana Jemaah Haji 2026: Kemenhaj Ancam Cabut Izin hingga Proses Pidana KBIHU Nakal

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui PPIH Arab Saudi membongkar rangkaian dugaan pelanggaran pada Haji 2026 — badal haji fiktif, penggelapan dana kurban dan dam di luar kanal resmi, hingga upaya menyusupkan jemaah tanpa visa haji dengan nilai transaksi bermasalah mencapai miliaran rupiah. Satu pelaku (mukimin berinisial Muhtar) telah ditangkap lewat kerja sama lintas negara, dan pemerintah mengancam sanksi administratif hingga pidana bagi penyelenggara yang terbukti melanggar.