Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948
TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948, perlu menentukan lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman dalam sebuah Peraturan;
Mengingat
:
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN
Pasal 1
Lapang pekerjaan Kementerian Kehakiman terdiri atas:
a.
Penyelenggaraan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengenai Tata Hukum dan penyelidikan terhadap hal itu;
b.
Soal-soal Kewarganegaraan;
c.
Permintaan merubah nama;
d.
Memperlakukan peraturan bagi golongan Eropah untuk orang-orang yang tidak dikuasai oleh peraturan tersebut;
e.
Urusan Notaris;
f.
Urusan pengakuan sebagai badan hukum, dan persetujuan anggaran dasar Persekutuan Sero dan Koperasi;
g.
Urusan Pencatatan Jiwa;
h.
Urusan Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
i.
Pengumpulan bahan-bahan statistik kejahatan dan pelanggaran;
j.
Urusan Harta Peninggalan dan Pusat Pendaftaran Surat Wasiat;
k.
Urusan Kepenjaraan, Urusan Pendidikan paksa dan Reklasering;
l.
Urusan Pendaftaran Tanah;
m.
Kantor Milik Perindustrian;
n.
Daktiloskopi.
Pasal 2
Susunan Kementerian Kehakiman terdiri atas:
1.
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN yang dibagi-bagi atas bagian-bagian berikut:
A.
Bagian Sekretariat Umum;
B.
Bagian Hukum Tata Negara;
C.
Bagian Hukum Sipil;
D.
Bagian Hukum Kriminil;
E.
Bagian Urusan Pegawai;
F.
Bagian Perbendaharaan;
G.
Bagian Undang-Undang.
2.
JAWATAN-JAWATAN, ialah:
A.
Jawatan Pengadilan;
B.
Jawatan Kejaksaan;
C.
Jawatan Kepenjaraan;
D.
Jawatan Harta Peninggalan;
E.
Jawatan Pendaftaran Tanah.
3.
KANTOR-KANTOR ialah:
A.
Kantor Milik Perindustrian;
B.
Kantor Pusat Daktiloskopi.
Pasal 3
Pimpinan Kementerian Kehakiman diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948.
Pasal 4
Tugas Kewajiban masing-masing bagian/jawatan diatur secara rinci dalam peraturan ini, meliputi Kantor Pusat Kementerian (Bagian Sekretariat Umum, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Sipil, Bagian Kriminil, Bagian Urusan Pegawaian, Bagian Perbendaharaan, Bagian Undang-Undang), Jawatan-Jawatan (Pengadilan, Kejaksaan, Kepenjaraan, Harta Peninggalan, Pendaftaran Tanah), dan Organisasi-Organisasi Lainnya (Kantor Milik Perindustrian, Kantor Pusat Daktiloskopi).
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
Diumumkan pada tanggal 30 Oktober 1948.
Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.
Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.
Penjelasan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 ini mengatur tentang susunan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948. Kementerian Kehakiman memiliki lapangan pekerjaan yang meliputi penyelenggaraan undang-undang dan peraturan mengenai tata hukum, soal-soal kewarganegaraan, urusan notaris, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, urusan kepenjaraan, pendaftaran tanah, kantor milik perindustrian, dan daktiloskopi. Susunan organisasi terdiri dari Kantor Pusat Kementerian yang terbagi atas 7 bagian, 5 Jawatan, dan 2 Kantor. Pimpinan Kementerian diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan yaitu tanggal 30 Oktober 1948 di Yogyakarta.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
21 Okt 2026
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
