Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Investasi Pemerintah
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:63
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 September 2019
Tanggal Pengundangan
:17 September 2019
Tanggal Berlaku
:17 September 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.166, TLN NO.6385, JDIH.SETNEG.GO.ID : 24 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/121675/pp-no-63-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Efektivitas Nasionalisasi dalam Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Investasi Asing di Indonesia

Rahely, Angela, Broto Hazelli Elfrida, Adi, Hamidah, Abna
Recital Review Vol. 7 No. 2 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v7i2.44477
Detail Sumber

Kecurangan KERANGKA YURIDIS STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GORVENANCE DI KABUPATEN MALANG : -

Solehuddin, Solehuddin, Bagaskoro , Ladito Risang, Arrsa , Ria Casmi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v4i2.24782
Detail Sumber

Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi

Setiawati, Anisa Deny, Gisa Vitrana , Mokhamad
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4256
Detail Sumber

Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law

Habibie, Muhammad Mirza, Catur Rini, Yuliani, Winkar Setya, Kartika, Sukirno
Jurnal Hukum Inconcreto Vol. 4 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35960/inconcreto.v4i2.1904
Detail Sumber

ESG dalam Regulasi Hukum KPBU: Upaya Peningkatan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Kurdi, Kurdi, Syafitri, Cut Zulfahnur
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5926
Detail Sumber

HARMONISASI PENGATURAN HUKUM INVESTASI SURAT BERHARGA DAN INVESTASI LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK) DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH

Makruf, Solihan, Anwari, Amalia Nur, Aula, Muhammad Iqbal, Yusup, Deni Kamaludin
Dinamika Hukum Vol. 27 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35315/dh.v27i1.10476
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.