Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1958
TENTANG BADAN KOORDINASI INTELIGENCE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa untuk melancarkan usaha penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara Republik Indonesia perlu dibentuk suatu badan yang bertugas menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan intelligence;
Mengingat
:
1.
Pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN KOORDINASI INTELLIGENCE
Pasal 1
Untuk melancarkan usaha penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara dibentuk suatu badan yang disebut Badan Koordinasi Intelligence.
Pasal 2
Badan Koordinasi Intelligence tersebut dalam pasal 1 bertugas:
1.
Menyelenggarakan koordinasi antara Badan-badan Sipil dan Militer yang mempunyai tugas intelligence.
2.
Mengumpulkan, mempelajari, membahas dan menilai keterangan-keterangan dan laporan-laporan dalam lapangan intelligence.
3.
Menyampaikan kepada Dewan Menteri melalui Perdana Menteri hasil-hasil intelligence yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan dan keamanan negara.
Pasal 3
Badan Korodinasi Intelligence terdiri atas :
1.
Badan Perwakilan Intelligence yang merupakan pimpinan tertinggi dari Badan Koordinasi Intelligence.
2.
Badan Kerja Intelligence yang mengerjakan tugas Badan Koordinasi Intelligence sehari-hari.
Pasal 4
(1)
Badan Perwakilan Intelligence tersusun atas :
a.
Seorang Ketua merangkap Anggota;
b.
Anggota-anggota yang mewakili Badan-badan Intelligence Sipil dan Militer.
(2)
Badan Kerja Intelligence terdiri atas :
a.
Seorang Kepala Badan Kerja Intelligence.
b.
Pegawai-pegawai yang ditempatkan dalam Badan Kerja Intelligence.
Pasal 5
(1)
Anggota-anggota Badan Perwakilan Intelligence termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) b ialah :
1.
Kepala Jawatan Resersi Pusat pada Kejaksaan Agung.
2.
Kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara pada Jawatan Kepolisian Negara;
3.
Asisten-I Kepala Staf Angkatan Darat.
4.
Kepala Dinas I Staf Operasi Angkatan Laut.
5.
Direktur Intelligence Angkatan Udara.
6.
Wakil lain-lain instansi yang dianggap perlu oleh Pemerintah.
(2)
Susunan Badan Kerja Intelligence ditetapkan oleh Perdana Menteri.
Pasal 6
(1)
Ketua Badan Perwakilan Intelligence tersebut pada pasal 4 ayat (1) a diangkat oleh Presiden diantara Anggota-anggota Badan Perwakilan Intelligence untuk masa jabatan yang tidak melebihi 3 (tiga) tahun.
(2)
Kepala Badan Kerja Intelligence tersebut pada pasal 4 ayat (2) a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 7
Badan Kerja Intelligence bertugas :
a.
Mengolah, menyaring dan mengadakan pencocokan atas semua keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh Badan Koordinasi Intelligence kepada Pemerintah.
b.
Merancangkan rencana-kerja Badan Koordinasi Intelligence jangka panjang dan jangka pendek.
c.
Mempelajari dan memberikan saran-saran tentang usaha untuk memajukan dan menyederhanakan organisasi, methode, procedure, perhubungan dan laporan-laporan dalam Badan Koordinasi Intelligence.
Pasal 8
Badan Koordinasi Intelligence dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Dewan Menteri melalui Perdana Menteri.
Pasal 9
Segala perongkosan untuk Badan Koordinasi Intelligence dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Bagian I dan merupakan anggaran tersendiri.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1958
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO.
Perdana Menteri
ttd.
DJUANDA
Diundangkan
pada tanggal 16 Desember 1958
Menteri Kehakiman
ttd.
g. A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 150
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan Usai Pasang Spanduk di Bundaran HI, Polisi Singgung Aturan Cagar Budaya
Enam aktivis Greenpeace Indonesia dibawa ke Polda Metro Jaya setelah membentangkan spanduk kritik soal krisis iklim di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Mereka dipulangkan pada malam harinya, dan polisi membantah telah menangkap mereka.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka
Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam (11/10/2026). Polisi menetapkan seorang suporter Persija berinisial BPA (33) sebagai tersangka dan masih mencari pelaku lain.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
