Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:72
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Oktober 2019
Tanggal Pengundangan
:15 Oktober 2019
Tanggal Berlaku
:15 Oktober 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.187, TLN NO.6402, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Implementasi Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Yanti, Herma, Saputra, Warfian, Aditya, Dickie
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1666
Detail Sumber

Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Administrator Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah

Azoumy, Nur Ghufran, Haryono, Dodi, Separen, Separen
PATTIMURA Legal Journal Vol. 3 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v3i3.16661
Detail Sumber

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah

Greg Suripatty, Hendrik Salmon, Julista Mustamu
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 3 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v3i2.1867
Detail Sumber

Surveillance of Regional Public Service Authorities: Analysis of Regulation and Its Impact on Public Service Efficiency

Arifin, Firdaus
Mulawarman Law Review Vol. 9 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.30872/mulrev.v9i2.1538
Detail Sumber

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, Febri Meutia
Jurnal Legal Reasoning Vol. 4 No. 1 2021
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2966
Detail Sumber

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Terjadinya Infeksi Daerah Operasi Pada Pasien Bedah

Denik Wuryani, Ninis Nugraheni, Andika Persada Putera
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.55637/juinhum.4.3.8269.461-477
Detail Sumber

Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa

Aditya Eka Prasetya Hasan, Erman I. Rahim, Abdul Hamid Tome
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 2024
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2599
Detail Sumber

Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah

Syafa'at Anugrah Pradana
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 12 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p13
Detail Sumber

Optimizing the Role of the South Sulawesi Inspectorate in Handling Regional Government Supervision Issues to Achieve Transparency and Accountability

Tenri Liweng, Andi Darmawansya, Iqbal N, Muh. Nur, Akram, Khairil
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 4 No. 1 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.52970/grlspr.v4i1.897
Detail Sumber

Optimizing the Role of the South Sulawesi Inspectorate in Handling Regional Government Supervision Issues to Achieve Transparency and Accountability

Tenri Liweng, Andi Darmawansya, Iqbal N, Muh. Nur, Akram, Khairil
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 4 No. 1 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.52970/grlspr.v4i1.897
Detail Sumber

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KHUSUSNYA BAGIAN HUKUM DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

Yuda Nata, Setyo Nugroho, Boerhan, Soebagio
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 2025
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v5i2.667
Detail Sumber

Berita Terkait

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.