Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

1. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430). 3. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Tentang
:Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:16
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:22 November 2017
Tanggal Pengundangan
:22 November 2017
Tanggal Berlaku
:22 November 2017
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2017/NO.239, TLN NO.6139, LL SETNEG : 3 HLM.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Edi Pranoto
Spektrum Hukum Vol. 17 No. 1 2020

UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA

Amaynisa, Ananda
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 2018

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

MIRANDA, VANIA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 2019

UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA

Amaynisa, Ananda
Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 2018

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

MIRANDA, VANIA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2019

ASAS CONTRARIUS ACTUS SEBAGAI KONTROL PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA

Sukadi, Imam
Mimbar Keadilan Vol. 12 No. 2 2019

REPOSISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) SEBAGAI AKTOR STRATEGIS CIVIL SOCIETY DALAM KONSTELASI DEMOKRASI QUADRO POLITICA DI INDONESIA

Wada, Igam Arya, Jumantoro, Tegar Raffi Putra, Adhyaksa, Wikan Lanang, Akbar, Daffa Faaris
Law_Jurnal Vol. 6 No. 2 2026

The Constitutional Court's Decision on the Perppu on Mass Organizations from the Perspective of Rechtsstaat and Critical Legal Studies

Bimantara, Arya, Salman, Radian
JUSTISI Vol. 11 No. 3 2025

PEMAKNAAN PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tahir, Erdin
Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 2 2023

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG KEORMASAN TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI INDONESIA

Andhi Setya Budi, Subarkah Subarkah, Suparnyo Suparnyo
Jurnal Suara Keadilan Vol. 19 No. 1 2018

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…