Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1956

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:18
Tahun
:1956
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 Agustus 1956
Tanggal Pengundangan
:17 September 1956
Tanggal Berlaku
:17 September 1956
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.1956/NO.42, TLN NO.1050, LL SETNEG : 2 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/51103/uu-no-18-tahun-1956
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM TERBENTUKNYA SERIKAT PEKERJA UNIT KERJA PERUSAHAAN DI KABUPATEN SLEMAN

Ari Hernawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 20 No. 1 2008
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16319
Detail Sumber

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK DASAR BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Alfurqan, Imam, Sridiani, Ni Wayan
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v6i2.8987
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN

Zuhriati Khalid, Sugih Ayu Pratitis
Law_Jurnal Vol. 1 No. 2 2021
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v1i2.1127
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA SEKTOR UMKM DI KOTA MEDAN

Zuhriati Khalid
Law Studies and Justice Journal Vol. 1 No. 1 2024
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.62207/0vt7d186
Detail Sumber

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK TENAGA KERJA DALAM HAK ASASI MANUSIA

ARTANA, I WAYAN
Kerta Dyatmika Vol. 12 No. 2 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.12.2.375.%p
Detail Sumber

Asas “No Work, No Pay” Terhadap Mogok Kerja Buruh Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Sahur Ramsay
JUSTISI Vol. 6 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v6i1.780
Detail Sumber

Asas “No Work, No Pay” Terhadap Mogok Kerja Buruh Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ramsay, Sahur
JUSTISI Vol. 6 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33506/js.v6i1.780
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN UPAH TENAGA KERJA PADA LINGKUNGAN INDUSTRI DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Siciliya Mardian Yo’el
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v19i1.402
Detail Sumber

PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-IX/2013

HSB, Ali Marwan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 3 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i3.147
Detail Sumber

PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

Imam Budi Santoso, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/dejure.v1i2.509
Detail Sumber

PENGARUH GLOBALISASI DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DUNIA USAHA

Heryandi S.H., M.H.
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 4 No. 2 2007
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/hdm.v4i2.369
Detail Sumber

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF A PARTICULAR TIME AGREEMENT BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING MANPOWER

Bunadi, Bunadi, Miharja , Marjan
IBLAM Law Review Vol. 1 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v1i01.10
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.