Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1947
TENTANG DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NOMOR 6, 10, 12,13,15, 18, 19, 23, 24, 25 DAN 26 TAHUN 1946
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang;
b.
peraturan-peraturan tersebut perlu disahkan;
Mengingat
:
1.
pasal 7 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 TAHUN 1946
Pasal 1
Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut:
a.
No. 6 tahun 1946 tentang Penjagaan Bahaya Udara;
b.
No. 10 tahun 1946 tentang Pengiriman Emas;
c.
No. 12 tahun 1946 tentang Pengawasan Bangunan;
d.
No. 13 tahun 1946 tentang Kewajiban Bekerja;
e.
No. 15 tahun 1946 tentang Penimbunan dan pembatasan harga barang;
f.
No. 18 tahun 1946 tentang Pendaftaran Perusahaan;
g.
No. 19 tahun 1946 tentang Lasykar dan Barisan;
h.
No. 23 tahun 1946 tentang Penambahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15;
i.
No. 24 tahun 1946 tentang Pengawasan Export dan Import;
j.
No. 25 tahun 1946 tentang Panitia Kesehatan;
k.
No. 26 tahun 1946 tentang Badan Textiel Negara, adalah sah.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku buat Peraturan Dewan Pertahanan Negara:
a.
No. 6 tahun 1946, sejak tanggal 19 Juli 1946;
b.
No. 10 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
c.
No. 12 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
d.
No. 13 tahun 1946, sejak tanggal 7 Agustus 1946;
e.
No. 15 tahun 1946, sejak tanggal 20 Agustus 1946;
f.
No. 18 tahun 1946, sejak tanggal 30 September 1946;
g.
No. 19 tahun 1946, sejak tanggal 4 Oktober 1946;
h.
No. 23 tahun 1946, sejak tanggal 11 Nopember 1946;
i.
No. 24 tahun 1946, sejak tanggal 5 Desember 1946;
j.
No. 25 tahun 1946, sejak tanggal 30 Nopember 1946;
k.
No. 26 tahun 1946, sejak tanggal 25 Nopember 1946.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
SOEKARNO.
Perdana Menteri.
SOETAN SJAHRIR.
Diumumkan pada tanggal 15 Januari 1947.
Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO.
Penjelasan Umum
Undang-Undang ini mengesahkan peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 Tahun 1946 yang mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang, agar memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan Usai Pasang Spanduk di Bundaran HI, Polisi Singgung Aturan Cagar Budaya
Enam aktivis Greenpeace Indonesia dibawa ke Polda Metro Jaya setelah membentangkan spanduk kritik soal krisis iklim di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Mereka dipulangkan pada malam harinya, dan polisi membantah telah menangkap mereka.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka
Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam (11/10/2026). Polisi menetapkan seorang suporter Persija berinisial BPA (33) sebagai tersangka dan masih mencari pelaku lain.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
