Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

1. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tentang
:Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:2
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Februari 2015
Tanggal Pengundangan
:02 Februari 2015
Tanggal Berlaku
:02 Februari 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2015/NO.24, TLN NO.5657, LL SETNEG : 3 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Kartika Dewi Mulyanto
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2018

HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN LOGO MENURUT HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN THAILAND

Ika Citra Dewi, Miranda Risang Ayu Palar, Muhammad Amirulloh Amirulloh
RechtIdee Vol. 15 No. 2 2020

Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan

robuwan, rahmat, Wirazilmustaan, Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2 2021

Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan

rahmat robuwan, Wirazilmustaan Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) MENGENAI JAM KERJA

Andreansyah, Gilang Chesar, Rusdiana, Emmilia
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019

PROBLEMATIKA HUKUM PERSIDANGAN KODE ETIK KETUA DPR SETYA NOVANTO OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DPR

AGUS WINANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017

PROBLEMATIKA HUKUM PERSIDANGAN KODE ETIK KETUA DPR SETYA NOVANTO OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DPR

WINANTO, AGUS
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Inosentius Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 2 2015

Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia

Muhammad Yafi Azhari, Abdul Halim
Media Iuris Vol. 4 No. 2 2021

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER

Buamona, Hasrul, Bihaqqis, Rika Aulia
Law_Jurnal Vol. 6 No. 2 2026

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…