Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Partai Politik Dan Golongan Karya
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:3
Tahun
:1975
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:27 Agustus 1975
Tanggal Pengundangan
:27 Agustus 1975
Tanggal Berlaku
:27 Agustus 1975
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1975/ No. 32, TLN NO. 3062, LL SETNEG : 9 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47402/uu-no-3-tahun-1975
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL YANG MULTI PARTAI

Kuswanto -
Yuridika Vol. 28 No. 2 2013
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v28i2.1768
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

Putra Ahmad, Nurirvan Mulia, Rosidin, Utang, Jaelani, Elan
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 5 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v5i2.26669
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

Putra Ahmad, Nurirvan Mulia, Rosidin, Utang, Jaelani, Elan
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 5 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v5i2.26669
Detail Sumber

Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)

Gema Perdana
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 10 No. 1 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v10i1.1177
Detail Sumber

Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakat Indonesia Yang Bersifat Sementara

Sikumbang, Yudhia Perdana
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 1 2024
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.70565/mlj.v1i1.4
Detail Sumber

EFEKTIFITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBATASAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Rifandhana, raditya Feda, Angkoso, Bambang, Nurita, Riski Febria, Dianningtias, Ayu, Suardi, Suardi, Muhajir, Muhajir
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 20 No. 3 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v20i3.7065
Detail Sumber

POLITIK HUKUM HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Hananto Widodo
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1 No. 3 2012
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i3.94
Detail Sumber

Psuedo Demokrasi dalam Ranah Koalisi Partai Politik di Indonesia

Sidi Alkahfi Setiawan
JURNAL RECHTENS Vol. 5 No. 2 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v5i2.130
Detail Sumber

DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

Saleh, Zainal Abidin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 1 2008
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v5i1.289
Detail Sumber

PENDEKATAN HISTORIS DAN POLITIK HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PARTAI KAUM BURUH DI INDONESIA

Wijaya, Endra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 3 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i3.126
Detail Sumber

KONFLIK INTERNAL PARTAI SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KOMPLEKSITAS SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA

Sitompul, Chudry
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 1 2008
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v5i1.292
Detail Sumber

MEMUTUS OLIGARKI DAN KLIENTELISME DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA MELALUI PEMBAHARUAN PENGATURAN PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA

Syawawi, Reza
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i1.752
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.