Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

1. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. 2. Dasar hukum Undang-undang (UU) ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; (5) penguatan peran BUMN; (6) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan (7) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Kerja/KK atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B.

Tentang

:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Undang-Undang

Bentuk Singkat

:UU

Nomor

Tahun

:2020

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:10 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

:10 Juni 2020

Tanggal Berlaku

:10 Juni 2020

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2020/NO.147, TLN NO.6525, JDIH.SETNEG.GO.ID : 67 HLM.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Energi dan Sumber Daya Mineral

Subsektor

Pertambangan Minerba

Sub Subsektor

Perizinan Pertambangan Operasional & Lingkungan Tambang

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009

1. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA 4. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 5. WILAYAH PERTAMBANGAN 6. USAHA PERTAMBANGAN 7. IZIN USAHA PERTAMBANGAN 8. PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN 9. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 10. IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 11. PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 12. DATA PERTAMBANGAN 13. HAK DAN KEWAJIBAN 14. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 15. BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 16. USAHA JASA PERTAMBANGAN 17. PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH 18. PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN 19. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 21. PENYIDIKAN 22. SANKSI ADMINISTRATIF 23. KETENTUAN PIDANA 24. KETENTUAN LAIN-LAIN 25. KETENTUAN PERALIHAN 26. KETENTUAN PENUTUP

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025

1. Kegiatan hilirisasi mineral dan batubara sebagai salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian nasional memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memperkuat penyelidikan dan penelitian untuk optimalisasi eksplorasi mineral dan batubara, serta dalam pengelolaannya mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009. 3. UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU ini terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut: 1) Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi; 2) Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah; 3) Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; dan 4) Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri.

Baca selengkapnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

1. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

1. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Upaya penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 3. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;

bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, cYaYamasalata dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:

menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 1

kepada Menteri.

(6)

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidakberminat untuk mengusahakan komoditas tambang lainyang ditemukan tersebut.

(7)

IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

33.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam; b. 3(tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam; c. 7(tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; d. 3(tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau e. 7(tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

3(tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;

34.

Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A

7(tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;

3(tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau

7(tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara. 34. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A

(1)

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

35.

Ketentuan Pasal 43 dihapus.

36.

Ketentuan Pasal 44 dihapus.

37.

Ketentuan Pasal 45 dihapus.

38.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: Pasal 46

(1)

Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya

(2)

Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20(dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20(dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratansesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan (dua) kali masing-masing 10(sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratansesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.

Ketentuan Pasal 48 dihapus.

untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan (dua) kali masing-masing 10(sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51

untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 40. Ketentuan Pasal 48 dihapus. 41. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51

(1)

WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.

(2)

Lelang WiUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

luas WiUP Mineral logam yang akan dilelang;

kemampuan administratif/manajemen;

kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan

kemampuan finansial.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

42.

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 52

(1)

Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral logam diberi wiUP paling luas 10o.0o0 (seratus ribu) hektare.

(2)

Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.

(3)

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.

(4)

Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lainyang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

43.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

44.

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55

(1)

Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2)

Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.

(3)

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUPpertama.

(4)

Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

45.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

kepada Menteri.

(1)

Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan diberi wiUP paling luas 5.0oo (lima ribu) hektare.

(2)

Pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda.

(3)

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.

(4)

Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 47.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60

47.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60

(1)

WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.

(2)

Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

luas WiUP Batubara yang akan dilelang;

kemampuan administratif/manajemen;

kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan

kemampuan finansial.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WiUp Batubara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

48.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61

(1)

Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Batubara diberi WiUP paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2)

Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.

(3)

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegangIUP pertama.

(4)

Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakanl komoditastambanglain 1yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

49.

Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62A

(1)

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WiUP kepada Menteri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WiUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

50.

Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: Pasal 65

(1)

Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pertambangan Mineral logam;

51.

Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut: a. Pertambangan Mineral logam; b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau c. Pertambangan batuan.

Pertambangan Mineral bukan logam; atau

52.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67

Pertambangan batuan. 52. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67

(1)

IPR diberikan oleh Menterikepada:

orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat;atau

koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

(2)

Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan

Pasal 3

kepada Menteri.

(1)

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau

koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.

(2)

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5(lima) tahun.

melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

54.

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70 PemegangIPR wajib: a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

55.

Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7OA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70A Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;

56.

1 Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

membayar iuran Pertambangan rakyat; dan

57.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri. 55. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7OA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70A Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain. 56.1 Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 57. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73

(1)

Menteri melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.

(2)

Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi:

keselamatan Pertambangan; dan

58.

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang. 58. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1)

Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukanberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2)

IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.

(3)

BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

(4)

Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

(5)

Lelang WiUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

luas wiUPK yang akan dilelang;

kemampuan administratif/manajemen;

kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan

kemampuan finansial.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 59.Ketentuan Pasal 81 dihapus.

luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan 1Mineral logam diberikan paling luas 100.000 (seratus ribu)hektare;

59.

Ketentuan Pasal 81 dihapus.

luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare;

60.

Ketentuan Pasal 82 dihapus.

luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK;

61.

Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi: a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan 1Mineral logam diberikan paling luas 100.000 (seratus ribu)hektare; b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare; c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK; d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun; e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun; f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelahmemenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun;

62.

Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 83A dan Pasal 83B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A

jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun;

jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelahmemenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 62. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 83A dan Pasal 83B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A

(1)

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut1 mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 83B

(1)

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WiUPK kepada Menteri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WiUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

63.

Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BABXIA SURATIZINPENAMBANGANBATUAN

64.

Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D, Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A

(1)

SiPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

(2)

SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:

badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;

Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;

koperasi;atau

perusahaan perseorangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(4)

SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(5)

Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

(6)

SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

(7)

Pemegang SIPB dapat langsungmelakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.

(8)

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:

dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan

dokumen lingkungan hidup. Pasal 86B SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:

nama pemegang SIPB;

nomor pokokwajib pajak;

lokasi dan luas wilayah;

modal kerja;

jenis komoditas tambang;

jangka waktu berlakunya SIPB; dan

hak dan kewajiban pemegang SIPB. Pasal 86C Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare. Pasal 86D SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB. Pasal 86E Pemegang SIPB berhak:

mendapat pembinaan di bidangkeselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri;

memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 86F Pemegang SIPB wajib:

menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB

Pasal 4

kepada Menteri. Pasal 86G Pemegang SIPB dilarang:

(1)

Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.

(2)

Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengelola informasi paling sedikit tentang:

peta informasi geospasial dasar dan tematik;

peta WP;

jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;

potensi sumber daya;

sebaran potensi;

jumlah investasi;

informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;

volume produksi;

Reklamasi dan Pascatambang;

data geologi;

sarana dan prasarana Usaha Pertambangan; 1. peluang dan tantangan investasi; dan

peluang dan tantangan investasi; dan m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Pasal 87C Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri. Pasal 87D

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Pasal 87C Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri. Pasal 87D

(1)

Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang Perizinan Berusaha dan masyarakat.

(2)

Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

66.

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 89 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87D ayat (2), dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

67.

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 91

(1)

Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.

(2)

Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:

pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau

pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.

(3)

Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasukjalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

68.

Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 92 Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.

69.

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 93

(1)

Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:

telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan

70.

Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3(tiga) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 93A

memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. 70. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3(tiga) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 93A

(1)

Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:

telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;dan

71.

Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamalan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; cd c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Pasal 93B Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 93C Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain. 71. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

72.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99

ketentuan keselamalan Pertambangan;

pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; cd

upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan

pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. 72. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99

(1)

Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.

(2)

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.

(3)

Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPKwajib:

memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan

melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

73.

Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 100

(1)

Pemegang IUP atau IUPKwajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

(2)

Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

74.

Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

75.

Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 101A Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

76.

Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 102

(1)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui:

Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;

Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau

Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

(2)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

(3)

Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain:

peningkatan nilai ekonomi; dan/atau

kebutuhan pasar.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

77.

Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 103

(1)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.

(2)

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.

78.

Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104

(1)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi;atau

pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

79.

Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 104A dan Pasal 104B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104A

(1)

Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.

(2)

BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/ataukegiatandalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP atau WIUPK Batubara. Pasal 104B Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O3 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1o4A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

80.

Ketentuan Pasal 1O5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105

(1)

Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yangtergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

(2)

IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

(3)

Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

81.

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 106 PemegangIUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

82.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 108

(1)

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2)

Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

83.

Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112

(1)

Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukandivestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.

(2)

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.

(3)

Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

84.

Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 112A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112A

(1)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan danaketahanan cadangan Mineral dan Batubara.

(2)

Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

85.

Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 113

(1)

Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:

keadaan kahar;

keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau

kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2)

Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.

(3)

Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.

(4)

Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

86.

Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 114

(1)

Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan

diberikan paling lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.

(2)

Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.

(3)

Apabila sampai dengan jangka waktu suspensi berakhir karena kondisi daya dukung lingkungan pemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukan kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajib mengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUP atau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK, Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK.

(5)

Menteri mencabut keputusan suspensi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

87.

Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 118

(1)

Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas.

(2)

Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.

pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

88.

Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 119 IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

89.

Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 121

pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. 89. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 121

(1)

Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.

90.

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 122

(1)

IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dikembalikan

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 5

kepada Menteri.

(2)

WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

91.

Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 123 Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri.

92.

Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 123A dan Pasal 123B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 123A

(1)

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% aeeratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

(3)

Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambangpada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan 1kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 123B

(1)

Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

93.

Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 124

(1)

Pemegang I IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

(3)

Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang:

Penyelidikan Umum;

Eksplorasi;

Studi Kelayakan;

Konstruksi Pertambangan;

Pengangkutan;

lingkungan Pertambangan;

Reklamasi dan Pascatambang;

keselamatan Pertambangan; dan/atau

Penambangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai ipenggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

94.

Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut: Pasal 125

(1)

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

95.

Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 128

(1)

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(3)

Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

(4)

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:

iuran tetap;

iuran produksi;

kompensasi data informasi; dan

penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (l) terdiri atas:

pajak daerah;

retribusidaerah;

iuran pertambangan rakyat; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

96.

Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut: Pasal 129

(1)

Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4%(empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur sebagai berikut:

Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen);dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%(dua persen).

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

97.

Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 133

(1)

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

98.

Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 137A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 137A

(1)

Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

99.

Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 139 Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

100.

Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 140 Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

101.

Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 141

(1)

Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain:

Penjelasan: Cukup jelas.

teknis Pertambangan;

produksi dan pemasaran;

keuangan;

pengolahan data Mineral dan Batubara;

konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;

keselamatan Pertambangan;

pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen).

(3)

Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 6

kepada Menteri.

(4)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf, h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.

(6)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

102.

Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 141A Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

103.

Ketentuan Pasal 142 dihapus.

104.

Ketentuan Pasal 143 dihapus.

105.

Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 145

(1)

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau

Penjelasan: Cukup jelas.

mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

106.

Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 151

(1)

Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untukPenjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal i0iA, Pasal ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) )dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

peringatan tertulis;

107.

Ketentuan Pasal 152 dihapus.

denda;

108.

Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 156 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau

109.

Ketentuan Pasal 157 dihapus.

pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. 107. Ketentuan Pasal 152 dihapus. 108. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 156 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 109. Ketentuan Pasal 157 dihapus. 110. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 158 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 111. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 159 Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 112. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut: Pasal 160

110.

Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 158 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

111.

Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 159 Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

112.

Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut: Pasal 160

(1)

)Dihapus.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah).

113.

Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 161 Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

114.

Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 161B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 161A Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 161B

(1)

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

Penjelasan: Cukup jelas.

Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau danajaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah).

(2)

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

115.

Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

116.

Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 164 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 117. Ketentuan Pasal 165 dihapus. 118. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 168 Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 119. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 169A

117.

Ketentuan Pasal 165 dihapus.

118.

Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 168 Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

119.

Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 169A

(1)

KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

Penjelasan: Cukup jelas.

kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

(2)

Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;

luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.

(3)

Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan 1Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapatdimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 169B

(1)

Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WiUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.

(3)

Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.

(4)

Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik.

(5)

Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya. Pasal 169c Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

120.

Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 170A

IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi ikewenangannya sebelum 1berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat (dua)tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 120. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 170A

(1)

Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:

Penjelasan: Cukup jelas.

telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;

dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian;dan/atau

telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

(2)

Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

121.

Di antara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 171A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 171A Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri.

122.

Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 172A, Pasal 172B, Pasal 172C, Pasal 172D, dan Pasal 172E sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 172A Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 172B

(1)

WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai idengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WiUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya. Pasal 172C Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi. Pasal 172D Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 172E Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

123.

Di antara Pasal 173dan Pasal 174 disisipkan 3(tiga)pasal, yakni Pasal 173A, Pasal 173B, dan Pasal 173C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 173A Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut. Pasal 173B Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf cc PembagianUrusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 173C

(1)

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penjelasan: Cukup jelas.

124.

Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 174 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalamwaktu (satu)tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan Pasal:

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Hurufr Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Hurufv Cukup jelas. Huruf w Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 7 Dihapus. Angka 6 Pasal 8 Dihapus. Angka 7 BAB IVA Cukup jelas. Angka 8 Pasal 8A Cukup jelas. Pasal 8B Cukup jelas. Angka 9 Pasal 9 Cukup jelas. Angka 10 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 11 Pasal 11 Cukup jelas. Angka 12 Pasal 13 Dihapus. Angka 13 Pasal 14 Dihapus. Angka 14 Pasal 14A Cukup jelas. Angka 15 Pasal 15 Dihapus. Angka 16 Pasal 17 Cukup jelas. Angka 17 Pasal 17A Cukup jelas. Pasal 17B Ayat (1) Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukupjelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 18 Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan penugasan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Angka 19 Pasal 21 Dihapus. Angka 20 Pasal 22 Cukup jelas. Angka 21 Pasal 22A Cukup jelas. Angka 22 Pasal 27 Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi wPN. Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata ruang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak. Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 23 Pasal 27A Huruf a Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang. Huruf b Cukupjelas. Hurufc Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Angka 24 Pasal 28 Cukup jelas. Angka 25 Pasal 31A Cukup jelas. Angka 26 Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "izin penugasan" adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (4) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB. Angka 27 Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 28 Pasal 36A Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi. Angka 29 Pasal 37 Dihapus. Angka 30 Pasal 38 Cukup jelas. Angka 31 Pasal 39 Huruf a Profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan nomor pokok wajib pajak. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan Eksplorasi. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap Operasi Produksi. Huruf m Cukup jelas. Angka 32 Pasal 40 Cukup jelas. Angka 33 Pasal 42 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industi strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Angka 34 Pasal 42A Cukup jelas. Angka 35 Pasal 43 Dihapus. Angka 36 Pasal 44 Dihapus. Angka 37 Pasal 45 Dihapus. Angka 38 Pasal 46 Ayat (1) Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 39 Pasal 47 Cukup jelas. Angka 40 Pasal 48 Dihapus. Angka 41 Pasal 51 Cukup jelas. Angka 42 Pasal 52 Cukup jelas. Angka 43 Pasal 54 Cukup jelas. Angka 44 Pasal 55 Cukup jelas. Angka 45 Pasal 57 Cukup jelas. Angka 46 Pasal 58 Cukup jelas. Angka 47 Pasal 60 Cukup jelas. Angka 48 Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila dalam WiUP terdapat komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditas tambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapat berupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, kecuali Mineral radioaktif. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka49 Pasal 62A Ayat (1) Yang dimaksud dengan"konservasi"adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 50 Pasal 65 Cukup jelas. Angka 51 Pasal 66 Cukup jelas. Angka 52 Pasal 67 Cukup jelas. Angka 53 Pasal 68 Cukup jelas. Angka 54 Pasal 70 Cukup jelas. Angka 55 Pasal 70A Cukup jelas. Angka 56 Pasal 72 Cukup jelas. Angka 57 Pasal 73 Cukup jelas. Angka 58 Pasal 75 Cukup jelas. Angka 59 Pasal 81 Dihapus. Angka 60 Pasal 82 Dihapus. Angka 61 Pasal 83 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Rencana pengembangan seluruh wilayah disusun berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Angka 62 Pasal 83A Cukup jelas. Pasal 83B Ayat (1) Yang dimaksud dengan"konservasi"adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 63 BAB XIA Cukup jelas. Angka 64 Pasal 86A Ayat (1) Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi. Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 86B Cukup jelas. Pasal 86C Cukup jelas. Pasal 86D Cukup jelas. Pasal 86E Cukup jelas. Pasal 86F Huruf a Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 86G Cukup jelas. Pasal 86H Cukup jelas. Angka 65 Pasal 87A Cukup jelas. Pasal 87B Cukup jelas. Pasal 87C Cukup jelas. Pasal 87D Cukup jelas. Angka 66 Pasal 89 Cukup jelas. Angka 67 Pasal 91 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 68 Pasal 92 Cukup jelas. Angka 69 Pasal 93 Cukup jelas. Angka 70 Pasal 93A Ayat (1) Yang dimaksud dengan"saham" adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 93B Cukup jelas. Pasal 93C Cukup jelas. Angka 71 Pasal 96 Cukup jelas. Angka 72 Pasal 99 Cukup jelas. Angka 73 Pasal 100 Cukup jelas. Angka 74 Pasal 101 Cukup jelas. Angka 75 Pasal 101A Cukup jelas. Angka 76 Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa: a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading); b. pembuatan briket Batubara (coal briquetting); c. pembuatan kokas (coking); d. pencairan Batubara (coal liquefaction); e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan f. campuran Batubara-air (coal slurry/coal water mixture). Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang. Ayat (3) Huruf a Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (supply chain) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan kelanjutan operasi Pertambangan. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 77 Pasal 103 Cukup jelas. Angka 78 Pasal 104 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan"pihak lain" adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Ayat (2) Yang dimaksud dengan"pihak lain" adalah pihak yang mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang diterbitkan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Angka 79 Pasal 104A Cukup jelas. Pasal 104B Cukup jelas. Angka 80 Pasal 105 Cukup jelas. Angka 81 Pasal 106 Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing. Angka 82 Pasal 108 Cukup jelas. Angka 83 Pasal 112 Ayat (1) Yang dimaksud dengan"Badan Usaha swasta nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 10o% (seratus persen) dalam negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 84 Pasal 112A Cukup jelas. Angka 85 Pasal 113 Ayat (1) Yang dimaksud dengan"suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu. Huruf a Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia. Huruf b Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya 1kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan. Huruf c Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 86 Pasal 114 Cukup jelas. Angka 87 Pasal 118 Cukup jelas. Angka 88 Pasal 119 Cukup jelas. Angka 89 Pasal 121 Cukup jelas. Angka 90 Pasal 122 Cukup jelas. Angka 91 Pasal 123 Cukup jelas. Angka 92 Pasal 123A Cukup jelas. Pasal 123B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan" adalah fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral dan/atau Batubara yang lazim disebut stockpile. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 93 Pasal 124 Cukup jelas. Angka 94 Pasal 125 Cukup jelas. Angka 95 Pasal 128 Cukup jelas. Angka 96 Pasal 129 Cukup jelas. Angka 97 Pasal 133 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Angka 98 Pasal 137A Ayat (1) Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 99 Pasal 139 Cukup jelas. Angka 100 Pasal 140 Cukup jelas. Angka101 Pasal 141 Cukup jelas. Angka102 Pasal 141A Cukup jelas. Angka 103 Pasal 142 Dihapus. Angka 104 Pasal 143 Dihapus. Angka 105 Pasal 145 Cukup jelas. Angka 106 Pasal 151 Cukup jelas. Angka 107 Pasal 152 Dihapus. Angka 108 Pasal 156 Cukup jelas. Angka 109 Pasal 157 Dihapus. Angka 110 Pasal 158 Cukup jelas. Angka 111 Pasal 159 Cukup jelas. Angka 112 Pasal 160 Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 113 Pasal 161 Cukup jelas. Angka 114 Pasal 161A Cukup jelas. Pasal 161B Cukup jelas. Angka 115 Pasal 162 Cukup jelas. Angka 116 Pasal 164 Cukup jelas. Angka 117 Pasal 165 Dihapus. Angka 118 Pasal 168 Cukup jelas. Angka 119 Pasal 169A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif pemanfaatan barang milik negara yang merupakan bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukan pajak atas penjualan Batubara. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 169B Cukup jelas. Pasal 169C Cukup jelas. Angka 120 Pasal 170A Cukup jelas. Angka 121 Pasal 171A Yang dimaksud dengan"wilayah eks"adalah wilayah hasil penciutan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak. Angka 122 Pasal 172A Cukup jelas. Pasal 172B Cukup jelas. Pasal 172C Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 172D Cukup jelas. Pasal 172E Cukup jelas. Angka123 Pasal 173A Cukup jelas. Pasal 173B Cukup jelas. Pasal 173C Cukup jelas. Pasal 174 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undangini dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNAH.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020NOMOR 147

Penjelasan Umum

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.
Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.
Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oo9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu: 1.
pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2.
kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3.
rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WiUP.
5.
penguatan peran BUMN;
6.
pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan 7.
penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Paper Terkait

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sari Rahayu, Yetniwati Yetniwati

Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 2021

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12274

Detail Sumber

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Indonesia

Dwi Ratmaja, I Gede Sadia, Rusmana, I Putu Edi

WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 2 2025

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1953

Detail Sumber

Penggalian Tambang Ilegal yang Terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6.A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Sri Wahyuni, H. Uu Idjudin Solihin

WAJAH HUKUM Vol. 5 No. 1 2021

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v5i1.411

Detail Sumber

SLO dan FPIC dalam Tata Kelola Pertambangan Nikel: Studi Socio-Legal atas Konflik Lahan dan Kriminalisasi Masyarakat di Kabupaten Kolaka, Indonesia

Umirul Ham

Verdict: Journal of Law Science Vol. 5 No. 1 2026

2 Peraturan Terhubung DOI: 10.59011/vjlaws.5.1.2026.12-30

Detail Sumber

Efektivitas Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi Timah: Suatu Analisis Yuridis Kuantitatif

Zulkifli, Suhaila, Br. Situmorang, Zefanya Rianju, Vitri, Indah Sya, Hidayat, Afrah, Felix, Felix, Sembiring, Adrian

Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 1 2025

7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59011/vjlaws.4.1.2025.36-56

Detail Sumber

Eksploitasi Nikel di Era Energi Terbarukan: Antara Harapan Global dan Kutukan Sumber Daya, Studi Kasus di Sulawesi Tenggara, Indonesia

Ham, Umirul, Abdillah, Ashar

Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 1 2025

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.59011/vjlaws.4.1.2025.57-69

Detail Sumber

Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam Minamata Convention?

Farisi, Mochammad, Putra, Akbar Kurnia, Novianti, Novianti

Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 3 No. 3 2022

8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v3i3.19281

Detail Sumber

Hak dan Peran Masyarakat Dalam Reklamasi Tambang PT TIMAH Tbk : Analisis Partisipasi dan Pengawasan

Ramadhan, Himbauan

University Of Bengkulu Law Journal Vol. 10 No. 2 2025

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.v10i2.43491

Detail Sumber

Larangan Ekspor Bijih Nikel menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 11 Tahun 2019 dan ketentuan GATT 1994

Vionesya, Yolanda Al, Waryenti, Deli, Dinata, Ari Wirya

University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 1 2024

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.v9i1.33183

Detail Sumber

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMANFAATAN RUANG DAN KAWASAN PERTAMBANGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.37/PUU-XIX/2021

Herawan, Herawan

University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 2 2023

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.8.2.125-146

Detail Sumber

Kontroversi Pertambangan Illegal Pada Tanah Ulayat Kutai Barat (Studi Kasus PT. Trubaindo Coal Mining)

Budhaeri, Lida Khalisa, Maharani, Citra Ayu Deswina, Afifah, Hautami Nadia Zahratul, Pribadi, Ghanis Bintang Desyanur, Astarina, Yennita, Subroto, Aryo, Kuspraningrum, Emilda

UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 1 2025

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/jb7bdk15

Detail Sumber

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan

Ali, Nirdes, Faniyah, Iyah

UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 3 2023

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.405

Detail Sumber

Berita Terkait

11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…

Contact Info

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Penjelasan Umum

Paper Terkait

Berita Terkait

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Syarat dan Ketentuan

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA