Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Abstrak Peraturan

1. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 3. UU ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Tentang
:Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:3
Tahun
:2024
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:25 April 2024
Tanggal Pengundangan
:25 April 2024
Tanggal Berlaku
:25 April 2024
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN 2024 (77), TLN (6914): 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Hukum Pengawasan Executive: Praktik Evaluasi dan Klarifikasi Terhadap Peraturan Desa Di Kabupaten Kubu Raya

Saliro, Sri Sudono, Subiyatno, Subiyatno
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2025

Pengaturan Hukum Pengamanan Aset Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Purba, Tomson, Syamsir, Syamsir
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 2 2025

Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024: Narasi Perubahan

Abdillah, Ashar, Ham, Umirul, Fakruddin, Faiz
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 2 2025

Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa

Anisa Sulistiya, Nurul Arifin
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 2024

Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Yang Berbasis Lahan Basah

Erliyani, Rahmida, Syahrida, Syahrida, Rahmawati, Diana, Sihite, Dermawati
Recital Review Vol. 7 No. 1 2025

Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024

sari, Mieke yustia, Cita Yustisia Serfiyani, Yatini, Masda Agatha Sari
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 19 No. 1 2025

Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Kegiatan Ketahanan Pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikoyo Menongo

Imam Syafi’i, Sofia Tri Septiawati
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 3 2025

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Tuasalamony, Muhammad Zarkasyi, Pattipawae, Dezonda Rosiana, Nirahua, Graciano
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 1 2024

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT DECENTRALIZATION IN REALIZING VILLAGE AUTONOMY BASED ON LAW NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING VILLAGES

Khasanofa, Auliya, Subur, Subur
NOMOI Law Review Vol. 5 No. 2 2024

Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi

Tambunan, Stephy Anggi Eliza, Tarigan, Gregorian Aldi Montana, Manurung, Annekhne Ditalia Ben-Hardty
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 2025

Implementing the Principle of Good Governance in Villages from the Perspective of Village Law

Hayati, Siti Nur, Warjiyati, Sri, Al Maliki, Muhammad Alwi
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 3 2025

KONTROVERSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA 8 TAHUN 2 PERIODE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Ardiyansyah, Rizky Ahadyan, Navis, Aulia Akbar, Rizal, Saiful
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3 2024

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…