Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:31
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:16 Agustus 1999
Tanggal Pengundangan
:16 Agustus 1999
Tanggal Berlaku
:16 Agustus 1999
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874, LL SETNEG : 15 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha dengan Terciptanya Pengadilan Persaingan Usaha

Junaidi, Junaidi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i1.40960
Detail Sumber

Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok

Ilham Satria, Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.12564
Detail Sumber

PELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (di Rutan Kelas IIB Trenggalek)

Surjanti Surjanti
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.129
Detail Sumber

Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Dalam Kasus Suap Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Ratihpuspita Krisnowo, Syaharie Jaang
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 18 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v18i1.3913
Detail Sumber

Sistem Hukum Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3710
Detail Sumber

KEKHUSUSAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG DENGAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3328
Detail Sumber

MARAKNYA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI

Bima Guntara
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v12i1.813
Detail Sumber

Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)

Jaidun Jaidun
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i2.522
Detail Sumber

PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR

Hudali Mukti, Ayu Linanda
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i2.520
Detail Sumber

Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda)

Wahyuni Safitri, Rustiana Rustiana
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i1.455
Detail Sumber

PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 2011
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v3i1.191
Detail Sumber

“KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH”

Jaidun, S.H, Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v8i2.159
Detail Sumber

Berita Terkait

Korporasi Tol MBZ Divonis, PT Acset Wajib Bayar Rp179,9 Miliar
02 Jul 2026

Korporasi Tol MBZ Divonis, PT Acset Wajib Bayar Rp179,9 Miliar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Acset Indonusa Tbk — emiten konstruksi Grup Astra dalam kasus korupsi proyek Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II (Tol MBZ), dengan hukuman denda Rp350 juta dan uang pengganti Rp179,99 miliar. Putusan dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati pada Rabu, 17 Juni 2026, dan menjadi salah satu penerapan awal rezim korupsi dalam KUHP Nasional (Pasal 603) terhadap sebuah korporasi.

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.