Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024

Abstrak Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memerlukan penyempurnaan untuk menampung perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga perlu diubah. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1990. 3. UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:32
Tahun
:2024
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Agustus 2024
Tanggal Pengundangan
:07 Agustus 2024
Tanggal Berlaku
:07 Agustus 2024
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN 2024 (138), TLN (6953): 34 hlm.; jdih.setneg.go.id
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman, Hafrida, Hafrida, Liyus, Herry
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN DALAM KAWASAN KONSERVASI

Amili, Nur Azmi Kurnia, Kasim, Nur Mohamad, Kamba, Sri Nanang Meiske
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 2025

The Threat of Green Grabbing to Indigenous Peoples’ Rights in the Implementation of Law Number 32 of 2024

Mandala, Maulana Hendra, Muryani, Maria Ana, Rofiq, M.Khoirur
JUSTISI Vol. 11 No. 3 2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Khoirudin, Khoirudin, Ransanoi, Teep, Suryandari, Wieke Dewi, Lamijan, Lamijan, Hutomo, Irfan Rizky
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Vol. 6 No. 01 2025

PERAN SEKSI PENGELOLA TAMAN NASIONAL WILAYAH III BLANGKEJEREN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ILEGAL KULIT DAN TULANG HARIMAU SUMATERA

Hawani, Nuribadah, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 2025

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Dwi Lestari Indah Sari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 18 No. 2 2023

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Satwa

Sechlina Marianah, Bambang Panji Gunawan, Ahmad Heru Romadhon
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 7 2025

Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Flora dan Fauna yang Dilindungi

Siregar, M Yusuf Habibi, Munthe, Riswan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 2025

Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Di Gorontalo

Hiola, Mohamad Anshar, Puluhulawa, Fenty U., Mandjo, Julius T.
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 2026

Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat

Sugianto, Tarmudi, Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, Fardan Zidane Juniawan
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 2025

Strategies for Resolving Tenurial Conflicts in Conservation Forest after the Enactment of the Omnibus Law: Case Study from Gunung Lengkuas, Bintan Regency, Indonesia

Kurniawan, Aprianto, Jumiati , Ipah Ema, Indah, Diani
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 4 No. 2 2025

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Putrawan, I Nyoman Gede, Kristiawanto, Kristiawanto, Basuki, Basuki
Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2026

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…