Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1949

Pemerintah menerima surat dari P.T. Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tertanggal 15 Nopember 1949 No. 800.
Dengan surat tersebut disampaikan kepada Pemerintah:
a. laporan Panitya Penyelidik Susunan (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat;
b. catatan singkat rapat tertutup Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 31 Oktober 1949 mengenai laporan Panitya tersebut.
Dari laporan dan catatan itu ternyata, bahwa Panitya dan Badan Pekerja sependapat, yaitu bahwa baik susunan Badan Pekerja maupun susunan Komite Nasional Pusat perlu diubah, akan tetapi ternyata juga, bahwa tiada usul yang dimajukan dalam Badan Pekerja mendapatkan persetujuan dengan suara terbanyak.
Maka inisiatif yang semula diambil oleh Badan Pekerja untuk memajukan rancangan Undang-Undang tentang pengubahan susunan (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat, diserahkan kepada Pemerintah.
Pemerintah memusatkan perhatiannya pada susunan Badan Pekerja, pertama karena badan inilah yang dalam sejarah terbukti praktis menjalankan semua pekerjaan Komite Nasional Pusat, kedua karena keadaan anggota-anggota Komite Nasional Pusat, berhubung dengan keadaan-keadaan, sekarang belum dapat diketahui, sehingga belum dapat diketahui juga bagaimana susunan Komite Nasional Pusat yang sesungguhnya pada waktu sekarang.
Akan tetapi karena Badan Pekerja adalah suatu badan oleh dan dari Komite Nasional Pusat, maka untuk mengubah susunan Badan Pekerja perlu diubah juga susunan Komite Nasional Pusat.
Pemerintah berpendapat, bahwa di dalam Badan Pekerja seharusnya semua aliran-aliran politik di dalam masyarakat dapat mendengarkan suaranya.
Yang Pemerintah maksud dengan aliran politik ialah suatu faham politik yang menjelma dalam suatu partai, yang didirikan dengan tujuan mewujudkan faham politik itu dalam ketatanegaraan, dan cukup tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun aliran-aliran lain dari pada politik atau kepentingan-kepentingan, yang terlihat dengan adanya organisasi-organisasi, memang baik atau perlu diketahui dan diperhatikan pendiriannya, akan tetapi hal ini belum berarti bahwa aliran-aliran atau kepentingan-kepentingan itu seharusnya mempunyai wakil juga di dalam Badan Pekerja, yang turut memecahkan segala soal ketatanegaraan. Penghargaan atau jasa terhadap siapa-atau apapun tidak boleh dihubungkan dengan keanggotaan Badan Pekerja.
Melihat perkembangan kepartaian di dalam masyarakat maka ternyata bahwa belum semua aliran mempunyai perwakilan di dalam Badan Pekerja.
Maka Pemerintah berpendapat bahwa susunan Badan Pekerja perlu diubah.
Dalam pada itu tidak perlulah kiranya diterangkan, bahwa cara pengubahan bagaimanapun tidak akan 100% memuaskan.
Tidak perlu pula diterangkan bahwa pengubahan itu tidak akan dilakukan dengan pemilihan umum, sebab, kalau pemilihan umum dapat dilakukan, maka pemilihan itu akan sekaligus dilakukan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan yang tidak bersifat umum, dengan cara tergesa-gesa, akan lebih menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang tidak dapat mempergunakan kesempatan pemilihan secara itu, dengan sebaik-baiknya.
Berhubung dengan apa yang dikemukakan di atas, maka Pemerintah berpendapat, bahwa pengubahan susunan Badan Pekerja untuk mencapai tujuannya sebaik-baiknya dilaksanakan dengan memberi kesempatan kepada aliran-aliran politik, yang cukup tersebar di seluruh Indonesia, tetapi belum mempunyai wakil di dalam Badan Pekerja, untuk menempatkan wakilnya di dalam badan itu.