Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1954

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:6
Tahun
:1954
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:09 Februari 1954
Tanggal Pengundangan
:16 Februari 1954
Tanggal Berlaku
:16 Februari 1954
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LL SETNEG : 8 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47924/uu-no-6-tahun-1954
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Membaca Sejarah Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid): Konstitusional Pemakzulan Presiden

Moch Nafi Maulana
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 1 No. 03 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/shh.v1i03.59
Detail Sumber

KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Ariya Zurnetti, Roni Efendi
Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31317/normative jurnal ilmah hukum.v6i1 April.355
Detail Sumber

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)

Novianto Murthi Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 8 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v8i2.1052
Detail Sumber

Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara

Sri Amlinawaty Muin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang134
Detail Sumber

Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara

Muin, Sri Amlinawaty
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang134
Detail Sumber

FUNGSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Sumartini, Siti, Arifin, Jajang
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.97
Detail Sumber

FUNGSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Sumartini, Siti, Arifin, Jajang
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.97
Detail Sumber

Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi

Susanto, Mei
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 2 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v4i2.294
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.