Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009

1. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti. 2. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 6. SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 7. PERAN MASYARAKAT 8. PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 9. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11. KETENTUAN PENUTUP