Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1950

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:7
Tahun
:1950
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 Agustus 1950
Tanggal Pengundangan
:15 Agustus 1950
Tanggal Berlaku
:17 Agustus 1950
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LL SETNEG: 29 Hlm.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/38102/uu-no-7-tahun-1950
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN

Sonia Ivana Barus
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 2 No. 1 2017
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.29-55
Detail Sumber

Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi

Gusman, Delfina
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/jfz4ct23
Detail Sumber

Tafsir Otoritatif Jaksa Agung

Ibnu Fajar Rahim, Muh.
The Prosecutor Law Review Vol. 1 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.64843/prolev.v1i2.9
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Putra, Melandrie Rizky, Masnun, Muh. Ali
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v0i0.58424
Detail Sumber

PERKEMBANGAN TEORI DAN PRAKTIK MENGENAI PARLEMEN DI INDONESIA

Andy Omara, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim, Faiz Rahman
Mimbar Hukum Vol. 33 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/mh.v33i1.1950
Detail Sumber

PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA

Kumala Sari, Ratna, Budoyo, Sapto
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4686
Detail Sumber

Metode Amendemen Konstitusi: Perbandingan Indonesia Dan Latvia : Constitutional Amendment Methods: A Comparison Of Indonesia And Latvia

Moh. Sulfikar Suling
Jurnal Media Hukum Vol. 9 No. 1 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.59414/jmh.v9i1.621
Detail Sumber

Fleksibilitas Perubahan Konstitusi Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945

Maulidi, Mohammad Agus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 22 No. 3 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v22i3.1485
Detail Sumber

THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW IN THE POLEMICS OF POSITIVE LAW – A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL LAW

M. Saleh
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 3 2013
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i3.254
Detail Sumber

THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW IN THE POLEMICS OF POSITIVE LAW – A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL LAW

Saleh, M.
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 3 2013
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i3.254
Detail Sumber

SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME DUNIA DAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN)

Wawan Rosmawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 No. 2 2015
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.25157/jigj.v3i2.424
Detail Sumber

Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru

Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Susanto, Andre Hartian, Aponno, Axcel Deyong
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.3
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.