Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1958

Abstrak Peraturan

1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pasal 96 ayat1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telahmenetapkan Undang-undang Darurat No.9 tahun 1954 tentangpengubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi NusaTenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66)b.Bahwa Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang; 2. Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 101). 3. Peraturanyang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.9 tahun1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Kecil menjadi PropinsiNusa Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66), ditetapkansebagai undang-undang. Dalam segenap undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di mana tercantum kata "Sunda-kecil", kata itu dibaca "NusaTenggara".

Tentang
:Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:8
Tahun
:1958
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:17 Februari 1958
Tanggal Pengundangan
:27 Februari 1958
Tanggal Berlaku
:27 Februari 1958
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1958 No. 18, TLN No. 1545, LL SETNEG : 3 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Perpajakan Melalui Denda Damai

Rahmattullah
The Prosecutor Law Review Vol. 2 No. 3 2024

KEJAHATAN KORPORASI: SUATU TINJAUAN TENTANG BENTUK KEJAHATAN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Mhd. Amin
Supremasi Hukum Vol. 15 No. 01 2019

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari Beneficial Owner Dalam Perkara Asal Kepabeanan Dan Cukai

Nasution, Aulia Arif, Sunarmi, Mulyadi, Mahmud, Ekaputra, Mohammad
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 2023

PENGHENTIAN PERKARA DENGAN DENDA DAMAI PADA TINDAK PIDANA EKONOMI

Rizal Faharuddin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2024

PENGHENTIAN PERKARA DENGAN DENDA DAMAI PADA TINDAK PIDANA EKONOMI

Faharuddin, Rizal
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2024

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…