Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

Perpres No. 132 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

 Perpres No. 64 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

 Perpres No. 93 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran...

 Perpres No. 116 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sip...

 Perpres No. 117 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian

 Perpres No. 66 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya...

 Perpres No. 94 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertahanan

 Perpres No. 134 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

 Perpres No. 102 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

 Perpres No. 106 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah

 Perpres No. 121 / 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

 PP No. 1 / 2022

Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.