Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

UU No. 31 / 1957

Tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 32 / 1957

Tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 33 / 1957

Tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 34 / 1957

Tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun DInas 1954

Berlaku UU No. 35 / 1957

Tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 36 / 1957

Tentang Penetapan Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) Yang Mempunyai...

Berlaku UU No. 37 / 1957

Tentang Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 38 / 1957

Tentang Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 39 / 1957

Tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 40 / 1957

Tentang Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 41 / 1957

Tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementrian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Berlaku UU No. 42 / 1957

Tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.