1. -
2. Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
3. Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas1954
Tentang
:Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1957
TENTANG PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Mengingat
:
1.
Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
pasal 1 bagian ii (kementerian dalam negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut
:
BAGIANII KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAB I
5PENERIMAAN LAIN-LAIN
Pasal 1
Bagian II (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut: BAGIANII KEMENTERIANDALAMNEGERI BAB I (Pengeluaran) 3.1 Kementerian dan pengeluaran umum 32 203 700 3.2Pendidikan pegawai 18 236 900 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penye- lenggaraan tatapraja . 21190 500 3.4Pamong Praja 265 063 300 3.5. 3.5 Polisi Pamong Praja 36 783 300 3.6Daerah Otonom 3.7Daerah Swapraja .. 48 239 000 3.8 Desa dan daerah setingkat .. 66 427 300 3.9 Agraria . 3.9A Pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat ... Memori 3.10 Pengeluaran tak tersangka. Memori Jumlah … 1639 905 000 (Satu milyard enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah). BAB II (Penerimaan) 3.1 PENERIMAANBERHADAPANDENGANPENGELUARAN UMUM. 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum. 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji. Pamong Praja. 3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja. 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja. 3.2.21 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja. 3.2.2.1... 3.2.2.1 Penerimaan dari telpon Pamong Praja. 2 Penerimaan dari setasiun-setasiun radio Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat. 3 Penerimaan dari Panitia Sewa-Menyewa Rumah dan Bangunan. 3.3 DAERAH OTONOM. 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Walikota. 3.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Kotapraja biaya-biaya karena menggunakan tenaga Walikota. 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten. 3.3.2.1 Pembayaran kembali oleh Kabupaten separuh dari biaya-biaya karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten. 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom. 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom. 3.4 DAERAH SWAPRAJA. 3.4.1 Daerah Swapraja. 3.4.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja. 3.5 3.5 AGRARIA. 3.5.1 Tanah-tanah partikelir. 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara. 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DM). 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah. 3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal. 2 Pemberian tanah dengan persewaan. 3 Pemberian tanah dengan hak erfpacht 4 Pemberian tanah dengan hak milik. 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht. 6 Konsesi tanah untuk pertanian. 7 Izin menyelidiki tanah-tanah. 3.6 PENERIMAANLAIN-LAIN. 3.6.1 Penerimaan lain-lain. 3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai. 2 Penjualan barang-barang yang masih dapat digunakan untuk keperluan Badan-badan Pemerintah. 3.6.1.3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan lagi dan yang berkelebihan. 4 Persewaan tambak-tambak ikan. 5Penerimaan lain-lain
3.
5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal. 2 Pemberian tanah dengan persewaan. 3 Pemberian tanah dengan hak erfpacht 4 Pemberian tanah dengan hak milik. 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht. 6 Konsesi tanah untuk pertanian. 7 Izin menyelidiki tanah-tanah
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia
ttd
SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
g. A. MAENGKOM
Menteri Dalam Negeri,
SANOESIHARJADINATA
LEMBARAN NEGARANOMOR 108 Tahun 1957
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
