Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Selama keberjalanan tahun 2026 Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 50 (lima puluh) perusahaan untuk dapat melakukan Initial Public Offering (IPO). Akan tetapi, hingga akhir Juli kemarin hanya terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang berhasil melakukan IPO dengan total dana yang terhimpun diperkirakan sebesar Rp2,16 (dua triliun koma enam belas miliar rupiah). Hal ini membuat target awal BEI menjadi suatu angan-angan yang seolah sulit untuk tercapai. Maka dari itu, ditengah volatilitas pasar BEI merundingkan untuk melakukan revisi terhadap total target yang sebelumnya telah ditetapkan.

Melambatnya jumlah IPO kemudian memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang membuat perusahaan belum banyak memilih pasar modal sebagai sumber pendanaan. Padahal, menjadi perusahaan terbuka dapat memberikan akses terhadap modal yang lebih luas. Di sisi lain, proses IPO juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kewajiban perusahaan, terutama dalam memenuhi persyaratan pencatatan dan keterbukaan informasi kepada publik.

IPO sendiri bukan sekadar proses menjual saham kepada masyarakat. Sebelum menawarkan saham kepada publik, perusahaan harus melalui proses penawaran umum sesuai ketentuan pasar modal dan menyampaikan informasi material kepada calon investor. Kewajiban tersebut menjadi penting karena keputusan investasi masyarakat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh emiten.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahkan mengatur tanggung jawab terhadap informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam Pernyataan Pendaftaran. Direksi, komisaris, penjamin pelaksana emisi, serta pihak tertentu lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul apabila informasi material yang disampaikan tidak benar atau tidak lengkap. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan salah satu instrumen utama perlindungan investor.

Persoalannya, ketika jumlah IPO melambat dan BEI ingin mendorong lebih banyak perusahaan masuk ke pasar modal, muncul dilema antara mempercepat akses perusahaan untuk melantai dan mempertahankan standar perlindungan investor. OJK sendiri pada 2026 justru menempatkan peningkatan kualitas perusahaan tercatat, transparansi, dan perlindungan investor sebagai bagian dari agenda penguatan pasar modal.

Karena itu, rendahnya realisasi IPO seharusnya tidak semata-mata dijawab dengan melonggarkan persyaratan agar lebih banyak perusahaan dapat melantai. Tantangan yang lebih besar adalah menciptakan mekanisme IPO yang efisien dan menarik bagi perusahaan tanpa mengurangi kualitas keterbukaan informasi dan akuntabilitas emiten. Pada akhirnya, mengejar target 50 IPO tidak hanya soal memperbanyak jumlah perusahaan yang masuk bursa, tetapi juga memastikan setiap perusahaan yang melantai benar-benar siap menerima kepercayaan dan dana dari masyarakat.