Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 96 / 2021

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Berlaku PP No. 97 / 2021

Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Berlaku PP No. 98 / 2021

Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri

Berlaku PP No. 99 / 2021

Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Berlaku PP No. 100 / 2021

Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Berlaku PP No. 101 / 2021

Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, Dan Perusahaan Perseroa...

Berlaku PP No. 102 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Berlaku PP No. 103 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Berlaku PP No. 104 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Berlaku PP No. 105 / 2021

Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berlaku PP No. 106 / 2021

Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Berlaku PP No. 107 / 2021

Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.