Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 71 / 2021

Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

Berlaku PP No. 72 / 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perser...

Berlaku PP No. 73 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Berlaku PP No. 74 / 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penj...

Berlaku PP No. 76 / 2021

Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Tidak Berlaku PP No. 77 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Berlaku PP No. 78 / 2021

Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Berlaku PP No. 79 / 2021

Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Berlaku PP No. 80 / 2021

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Berlaku PP No. 81 / 2021

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Berlaku PP No. 82 / 2021

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Berlaku PP No. 83 / 2021

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.