Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

PP No. 47 / 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Neg...

 PP No. 59 / 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Semen...

 PP No. 14 / 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959 Tentang Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah

 PP No. 48 / 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara

 PP No. 6 / 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pendirian Institut Teknologi

 UU No. 29 / 1959

Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi

Tidak Berlaku UU No. 1 / 1958

Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Berlaku UU No. 2 / 1958

Tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Tidak Berlaku UU No. 3 / 1958

Tentang Penempatan Tenaga Asing

Tidak Berlaku UU No. 4 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam...

Berlaku UU No. 5 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1957 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemeri...

Berlaku UU No. 6 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 9) Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Da...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.