Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

UU No. 7 / 1958

Tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria REFR

Berlaku UU No. 8 / 1958

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954...

Berlaku UU No. 9 / 1958

Tentang Pinjaman Republik Indonesia Dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

Berlaku UU No. 10 / 1958

Tentang Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington

Berlaku UU No. 11 / 1958

Tentang Kenaikan Tarip Uang Rambu

Berlaku UU No. 12 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal...

Berlaku UU No. 13 / 1958

Tentang Perjanjian Perdamaina Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang

Berlaku UU No. 14 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (Lembaran-Ne...

Berlaku UU No. 15 / 1958

Tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington

Berlaku UU No. 16 / 1958

Tentang Pengubahan Dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota D...

Tidak Berlaku UU No. 17 / 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centra...

Berlaku UU No. 18 / 1958

Tentang Batas-batas Kotapraja Sukabumi Dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.