Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

UU No. 31 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 32 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 33 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 34 / 1958

Tentang Penetpan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 35 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 36 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 37 / 1958

Tentang Penetapan Bagian IX (Kementerian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 38 / 1958

Tentang Penetapan Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 39 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 40 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 41 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 42 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.